Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Pemerintah pusat berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut
Kini, statusnya telah selesai dan Sarana Jaya melaporkannya ke BPK.
Hal ini penting dalam kaitannya dengan akuntabilitas sehingga tidak berhenti pada opini laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) semata.
Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah mencapai 0,8347 yang berarti 83,47% belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri
Pemerintah sedang menyosialisasikan skema pemanfaatan barang milik negara yang baru yakni Limited Concession Scheme (LCS).
Ketua BPK Agung Firman Sampurna akan secara resmi mengadukan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Benny.
Dalam persidangan kasus korupsi Jiwasraya, Benny menyebut bahwa Ketua dan Wakil Ketua BPK melindungi kelompok tertentu dalam kasus Jiwasraya.
Ketua BPK Agung Sampurna menyebut proses audit investigatif ditargetkan tuntas akhir tahun. Tujuan audit ialah mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang harus bertanggung jawab.
Hal itu karena ada laporan BPK pada DPR yang mengatakan bahwa ada beberapa poin yang mengindikasikan penggunaan anggaran tidak efektif pada kedua lembaga tersebut.
Meski DKI Jakarta meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019, tapi BPK RI mengungkapkan sejumlah masalah yang belum diselesaikan menyeluruh oleh Pemprov DKI Jakarta selama setahun
Opini WTP atas LKPD tahun 2019 ini, Anies mengatakan ini yang ketiga kalinya secara berturut-turut dari 2017-2019.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Arjuna Sakir menyatakan LHP Keuangan Tahun 2019 Kabupaten Raja Ampat mendapatkan Opini WTP meski ada beberapa catatan untuk perbaikan.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat memerintahkan Pemkab Sorong untuk memperbaiki laporan keuangan sebelum diberi opini penilaian.
Mitigasi risiko itu menjadi penting agar kasus penyalahgunaan wewenang dari pemanfaatan keuangan negara tidak terjadi lagi.
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran Covid-19.
Pengawasan harus dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam implementasi program-program penanggulangan covid-19, khususnya penyaluran bansos.
Opini WTP itu diketahui telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut.
Lalu, pemilik akun Twitter @lintangrowe juga memention @KRMTRoySuryo2 dan @jokowi mencuit, "Terus masalahnya apa? Heran!"
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menindaklanjuti laporan BPK terhadap pelaksanaan keuangan negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved