Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Hasil audit WTP yang diperoleh Kemenko Perekonomian ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak 2011.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengucapkan terima kasih kepada kinerja BPK yang sudah melakukan audit terhadap lembaga yang dipimpin dirinya. Airlangga berharap opini WTP tersebut dapat menjadi tambahan semangat bagi Kemenko Perekonomian untuk terus memperbaiki kinerja.
“Opini WTP akan mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus-menerus, mendorong pengembangan sistem pengendalian internal yang memadai, serta penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) sehingga akan mampu meningkatkan kepercayaan stakeholders,” kata Airlangga dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (24/7).
Baca Juga: Menanti 10 Tahun, Kemenpora Akhirnya Dapat WTP dari BPK
Airlangga berharap, pemberian opini WTP dari BPK bisa menjadi penyemangat jajaran Kemenko Perekonomian untuk bekerja keras dalam meningkatkan praktik tata kelola pemerintah yang baik.
Seperti diketahui, laporan keuangan menjadi salah satu tugas konstitusional. Laporan keuangan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Airlangga mengatakan, kebijakan penggunaan belanja 2019 diarahkan untuk menguatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong berbagai program dan kebijakan perekonomian nasional.
Meski demikian, ia memberi catatan. Sebab, berdasar pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan 2019, terdapat masalah yang perlu dibenahi bersama. Permasalahan tersebut yaitu kelemahan pengendalian internal dan upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Mantan Menteri Perindustrin itu berjanji akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai action plan dan timeline penyelesaian. “Dan menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik,” ucap dia.
Pada tahun ini, Airlangga mengajak semua pihak membangun optimisme karena perekonomian global terguncang pandemi covid-19. Pandemi ini telah memberi tekanan besar bagi keuangan negara dan perekonomian nasional.
“Untuk itu, marilah kita membangun optimisme di tengah dinamika perekonomian global, melalui peningkatan sinergi semua pihak dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian,” kata dia. (S1-25)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Promosi produk perkebunan harus ditingkatkan partisipasinya ke depan
Para pekerja transportasi CPO atau minyak sawit, banyak yang mengalami pengurangan frekuensi angkut minyak sawit
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved