Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
DI tengah pagu anggaran yang terus meningkat, Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP disampaikan oleh anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, kemarin.
“Saya menyambut baik capaian ini. Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran
yang transparan dan akuntabel.
Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimibingan Tim Pemeriksa BPK,” kata Mensos Juliari. Juliari menambahkan, tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pandemi.
“Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tata kelola anggaran yang baik atau good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi
krisis, yang harus cepat dan tepat,” pungkasnya. (Ifa/H-3)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Peserta retreat berasal dari 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Gus Ipul, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan kerja tim.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved