Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DI tengah pagu anggaran yang terus meningkat, Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP disampaikan oleh anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, kemarin.
“Saya menyambut baik capaian ini. Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran
yang transparan dan akuntabel.
Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimibingan Tim Pemeriksa BPK,” kata Mensos Juliari. Juliari menambahkan, tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pandemi.
“Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tata kelola anggaran yang baik atau good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi
krisis, yang harus cepat dan tepat,” pungkasnya. (Ifa/H-3)
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
SR membekali siswa dengan talent mapping yang berguna untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau individu.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved