Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah pagu anggaran yang terus meningkat, Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP disampaikan oleh anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, kemarin.
“Saya menyambut baik capaian ini. Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran
yang transparan dan akuntabel.
Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimibingan Tim Pemeriksa BPK,” kata Mensos Juliari. Juliari menambahkan, tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pandemi.
“Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tata kelola anggaran yang baik atau good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi
krisis, yang harus cepat dan tepat,” pungkasnya. (Ifa/H-3)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved