Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mendukung pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan covid-19 yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurutnya, pemeriksaan ini bisa membantu pemerintah mencarikan solusi dalam menangani masa kritis.
"Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Jokowi menyebut pemeriksaan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pemeriksaan tata kelola keuangan bagian dari transparansi pemerintah.
Baca juga: BPK Periksa Pengelolaan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi
"Kami mendukung langkah BPK atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan covid-19 secara transparan akuntabel dan efektif," ujarnya.
Siang ini, BPK menggelar Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi. Acara digelar di Istana Negara dan dihari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menteri Kabinet Indonesia Maju.
Dalam acara tersebut, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas harus tetap diterapkan meski dalam masa pandemi.
"Dalam kondisi apapun, kita wajib patuh terhadap ketentuan perundang-undangan," kata Agung. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved