BPK Nyatakan 85 Institusi WTP, Kecuali Bakamla Disclaimer

PEMERINTAH pusat berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun berturut-turut. Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas pada 2018 menjadi 85 entitas di 2019.

Dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2019 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7), BPK memberi opini WTP terhadap 84 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Namun, masih ada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada dua LKKL yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selama empat tahun berturut-turut pula, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada 1 LKKL yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Anggota BPK Hendra Susanto mengatakan masalah opini disclaimer yang dihadapi Bakamla sudah berjalan empat tahun berturut-turut. BPK mengidentifikasi adanya salah pencatatan dan temuan terkait kepatuhan. BPK pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membenahi laporan keuangan Bakamla.

"Bakamla ini empat tahun berturut-turut, bawaan kasus lama. Ada aset Rp1,2 triliun yang salah pencatatan. Kemudian ada temuan terkait kepatuhan sekitar Rp150 miliar. Sementara ambang batas hanya boleh Rp5 miliar. Ada juga hal yang terkait dengan aspek BPK, pemeriksa tidak bisa mengakses atau tak mendapat informasi cukup atau prosedur tak bisa kita lakukan," ujar Hendra.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya dalam penyampaian LHP LKPP 2019 tersebut meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara," ujarnya.

Baca juga : Gaji ke-13 ASN belum Bisa Dipastikan Cair

Presiden meminta kepada kementerian dan lembaga negara yang telah memperoleh opini WTP untuk tidak berpuas diri dan mempertahankannya untuk waktu-waktu mendatang sembari tetap melakukan perubahan-perubahan nyata. Adapun bagi yang belum memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya, Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.

"Saya akan ikuti terus, monitor terus, dari waktu ke waktu apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.

Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.

"Saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat tapi juga tepat, namun juga harus akuntabel. Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari," tuturnya.

Kepala Negara juga menginstruksikan kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan aspek pencegahan agar kesalahan penggunaan anggaran dapat dicegah sedini mungkin.

"Seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), BPKP, dan LKPP harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan. Kepada para penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, juga KPK aspek pencegahan harus dikedepankan untuk memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya. (OL-2)