Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
DI tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ada beberapa bank yang sudah menindaklanjuti, di antaranya Bank Mayapada yang baru-baru ini melakukan setor modal.
Keterangan Miftahul Ulum juga harus ada persesuaian dengan keterangan dari saksi lainnya serta alat bukti penunjuk.
Achsanul Qosasi disebut menerima uang suap sebesar Rp3 miliar oleh asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, di persidangan pada Jumat (15/5).
Menurut dia, temuan BPK tersebut dapat menjadi pedoman dalam menggunakan anggaran negara sebaik dan secermat mungkin untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah.
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Otoritas JasaKe uangan (OJK) untuk tidak mempersoalkan publikasi informasi nama bank
Ketua BPK berpandangan pencairan DBH yang tertunda tidak berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK.
Pasalnya, memori kondisi krisis di Indonesia acap kali berakhir dengan segudang permasalahan yang sulit untuk diurai.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menyayangkan publikasi IHPS II 2019 yang dilakukan BPK.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ke tidak patuhan
Dalam peringatan HUT ke-74, TNI AU menyoroti laporan keuangan yang mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PNS yang dilantik dapat hadir baik secara fisik dengan jumlah terbatas atau secara virtual.
Meski penyampaian laporan keuangan kementerian atau lembaga (K/L) disampaikan tepat waktu, BPK meminta pemerintah untuk mencermati revaluasi aset negara.
Hal itu disepakati oleh 9 pimpinan BPK dan pemerintah melalui konferensi video pada Senin (23/3).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan akan menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja Lembaga Penyiaran Publik TVRI ke DPR RI pada Senin (17/2).
Badan Pemeriksa Keuangan tengah memeriksa laporan keuangan Jiwasraya dan ASABRI. Hasil investigasi akan diumumkan akhir Februari.
Ahli mengatakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bukan hanya investigatif, ada banyak ragam pemeriksaan yang masuk dalam PDTT.
Penyerahan LKPD sangat berdampak bagi penganggaran APBD selanjutnya. Dengan penyerahan lebih cepat maka DPRD bisa lebih awal menyusun perubahan APBD tahun berjalan.
KOMISI XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) maksimal dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved