Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua BPK Agung Sampurna menyebut proses audit investigatif ditargetkan tuntas akhir tahun. Tujuan audit ialah mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang harus bertanggung jawab.
Hal itu karena ada laporan BPK pada DPR yang mengatakan bahwa ada beberapa poin yang mengindikasikan penggunaan anggaran tidak efektif pada kedua lembaga tersebut.
Meski DKI Jakarta meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019, tapi BPK RI mengungkapkan sejumlah masalah yang belum diselesaikan menyeluruh oleh Pemprov DKI Jakarta selama setahun
Opini WTP atas LKPD tahun 2019 ini, Anies mengatakan ini yang ketiga kalinya secara berturut-turut dari 2017-2019.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Arjuna Sakir menyatakan LHP Keuangan Tahun 2019 Kabupaten Raja Ampat mendapatkan Opini WTP meski ada beberapa catatan untuk perbaikan.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat memerintahkan Pemkab Sorong untuk memperbaiki laporan keuangan sebelum diberi opini penilaian.
Mitigasi risiko itu menjadi penting agar kasus penyalahgunaan wewenang dari pemanfaatan keuangan negara tidak terjadi lagi.
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran Covid-19.
Pengawasan harus dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam implementasi program-program penanggulangan covid-19, khususnya penyaluran bansos.
Opini WTP itu diketahui telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut.
Lalu, pemilik akun Twitter @lintangrowe juga memention @KRMTRoySuryo2 dan @jokowi mencuit, "Terus masalahnya apa? Heran!"
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menindaklanjuti laporan BPK terhadap pelaksanaan keuangan negara.
DI tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ada beberapa bank yang sudah menindaklanjuti, di antaranya Bank Mayapada yang baru-baru ini melakukan setor modal.
Keterangan Miftahul Ulum juga harus ada persesuaian dengan keterangan dari saksi lainnya serta alat bukti penunjuk.
Achsanul Qosasi disebut menerima uang suap sebesar Rp3 miliar oleh asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, di persidangan pada Jumat (15/5).
Menurut dia, temuan BPK tersebut dapat menjadi pedoman dalam menggunakan anggaran negara sebaik dan secermat mungkin untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah.
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Otoritas JasaKe uangan (OJK) untuk tidak mempersoalkan publikasi informasi nama bank
Ketua BPK berpandangan pencairan DBH yang tertunda tidak berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved