Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan audit investigatif terhadap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan proses ini mencakup pengusutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian BUMN, yang terkait skandal korupsi Jiwasraya.
Adapun tujuan dari audit ialah mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang harus bertanggung jawab. “Lingkup audit berskala luas. Bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang bertanggungjawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan Jiwasraya, OJK, otoritas bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN terkait,” ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Senin (29/6).
Baca juga: Pejabat OJK Jadi Tersangka Baru Kasus Jiwasraya
Lebih lanjut, dia menyebut audit investigatif dilakukan secara paralel dengan proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN) akibat kasus korupsi Jiwasraya. Sebab, PKN juga menjadi tugas BPK setelah adanya konstruksi hukum dan bukti kuat dari Kejaksaan RI.
Diperkirakan, penyelesaian audit tuntas pada akhir tahun. Agung menekankan proses audit investigatif tergolong panjang. Pada semester I 2020, lanjut dia, menjadi masa tersibuk bagi BPK. Sebab, harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian/lembaga (K/L).
Baca juga: Kejagung Taksir Negara Rugi Rp17 Triliun Akibat Korupsi Jiwasraya
“Kami memperkirakan bisa menyelesaikan audit ini di akhir tahun,” pungkasnya.
BPK berharap melalui audit ini terdapat perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan. Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Terutama, investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal.(OL-11)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved