Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan audit investigatif terhadap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan proses ini mencakup pengusutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian BUMN, yang terkait skandal korupsi Jiwasraya.
Adapun tujuan dari audit ialah mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang harus bertanggung jawab. “Lingkup audit berskala luas. Bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang bertanggungjawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan Jiwasraya, OJK, otoritas bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN terkait,” ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Senin (29/6).
Baca juga: Pejabat OJK Jadi Tersangka Baru Kasus Jiwasraya
Lebih lanjut, dia menyebut audit investigatif dilakukan secara paralel dengan proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN) akibat kasus korupsi Jiwasraya. Sebab, PKN juga menjadi tugas BPK setelah adanya konstruksi hukum dan bukti kuat dari Kejaksaan RI.
Diperkirakan, penyelesaian audit tuntas pada akhir tahun. Agung menekankan proses audit investigatif tergolong panjang. Pada semester I 2020, lanjut dia, menjadi masa tersibuk bagi BPK. Sebab, harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian/lembaga (K/L).
Baca juga: Kejagung Taksir Negara Rugi Rp17 Triliun Akibat Korupsi Jiwasraya
“Kami memperkirakan bisa menyelesaikan audit ini di akhir tahun,” pungkasnya.
BPK berharap melalui audit ini terdapat perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan. Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Terutama, investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal.(OL-11)
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved