Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan audit investigatif terhadap kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan proses ini mencakup pengusutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian BUMN, yang terkait skandal korupsi Jiwasraya.
Adapun tujuan dari audit ialah mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang harus bertanggung jawab. “Lingkup audit berskala luas. Bertujuan mengungkap konstruksi kasus dan pihak yang bertanggungjawab secara utuh. Mulai dari kelembagaan Jiwasraya, OJK, otoritas bursa, Kementerian BUMN, termasuk BUMN terkait,” ujar Agung dalam konferensi pers virtual, Senin (29/6).
Baca juga: Pejabat OJK Jadi Tersangka Baru Kasus Jiwasraya
Lebih lanjut, dia menyebut audit investigatif dilakukan secara paralel dengan proses Penghitungan Kerugian Negara (PKN) akibat kasus korupsi Jiwasraya. Sebab, PKN juga menjadi tugas BPK setelah adanya konstruksi hukum dan bukti kuat dari Kejaksaan RI.
Diperkirakan, penyelesaian audit tuntas pada akhir tahun. Agung menekankan proses audit investigatif tergolong panjang. Pada semester I 2020, lanjut dia, menjadi masa tersibuk bagi BPK. Sebab, harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian/lembaga (K/L).
Baca juga: Kejagung Taksir Negara Rugi Rp17 Triliun Akibat Korupsi Jiwasraya
“Kami memperkirakan bisa menyelesaikan audit ini di akhir tahun,” pungkasnya.
BPK berharap melalui audit ini terdapat perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan. Selain itu, meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Terutama, investasi dalam instrumen jasa keuangan dan pasar modal.(OL-11)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved