Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai permasalahan tujuh bank yang diungkap BPK dalam Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. BPK pun mengapresiasi langkah OJK tersebut.
“OJK menyadari, pemeriksaan BPK dilakukan pada semester II tahun 2019, sehingga sudah banyak kemajuan yang dilakukan bank-bank dalam melaksanakan program tidak lanjut atas komitmen pada pengurus dan pemegang saham pengendali," kata Heru Kristiyana, Komisioner OJK Bidang Perbankan, kepada wartawan, di Jakarta (18/05/2020).
Heru menegaskan, kondisi bank-bank yang disebut BPK semakin membaik dengan adanya pelaksanaan rekomendasi BPK dalam rangka pengawasan yang dilakukan OJK. Tindak lanjut itu, saat ini, bank-bank juga itu sudah menyelesaikan temuannya maupun rekomendasi berdasarkan audit BPK.
Ketika ditanya tentang setoran modal yang dilakukan sejumlah bank, di antaranya Bank Mayapada yang baru-baru melakukan setor modal, Heru mengapresiasi langkah pemegang saham pengendali yang mempunyai komitmen besar dalam meningkatkan modal, dan menjaga likuiditas bank dengan baik.
"Pemegang saham sudah setor modal. Jadi, tidak ada masalah lagi di Bank Mayapada dan bank-bank lain yang sudah menambah modal,” tegas Heru.
Menurut catatan Biro Riset Infobank, pemegang saham Bank Mayapada tahun ini telah menyetor Rp4,5 triliun lewat right issue, dan sebesar Rp3,75 triliun sudah disetor ke Bank Mayapada pada April 2020 lalu.
Sisanya, seperti terungkap dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), sejumlah Rp750 miliar lagi akan diselesaikan sampai akhir tahun ini.
"Menurut data yang sama, saat ini modal sendiri Bank Mayapada Rp20,3 triliun. Dengan demikian, Bank Mayapada masuk 15 aset bank terbesar di luar bank yang dimiliki asing,” ujar Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank.
Kondisi Sudah Berubah
Sebelumnya, BPK telah mengumumkan tujuh bank terkait pengawasan OJK. Temuan itu mulai dari kelengkapan fit and proper test, kualitas kredit, cadangan kecukupan penurunan nilai, dan juga menyangkut operasional dan administrasi. Hal itu terungkap dalam Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019.
Karena audit Semester II Tahun 2019, berarti hingga sekarang sudah 5 bulan berselang. OJK juga sudah menindaklanjuti, baik temuan maupun rekomendari BPK. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. Kata dia, dalam kurun waktu hingga Mei 2020, kondisi tujuh bank sudah banyak berubah.
Menurut Agung, ada beberapa bank yang sudah menindaklanjuti, di antaranya Bank Mayapada yang baru-baru ini melakukan setor modal.
"Bank Mayapada pada tingkat pengelolaan, secara bertahap sudah ditindaklanjuti oleh OJK. Jadi, temen-temen OJK yang menyelesaikan, bukan oleh BPK,” kata Agung Firman Sampurna kepada wartawan di Jakarta (18/05/2020).
"Kepada kami sebenarnya sudah ada surat yang menyatakan bahwa sebagian dari temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh bank-bank. Jadi sudah ada progres, dan memang akan kami pantau karena pemantauan tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pemeriksaan kami," kata Agung.
Agung mengaku, sebenarnya dia tidak pernah mengungkap secara eksplisit 7 bank yang diramaikan di media. Agung juga heran, kenapa hal itu menjadi ramai di media, padahal fokus pemeriksaan BPK terhadap OJK, bukan pada masing-masing bank.
Prinsipnya, kata Agung, BPK mengapresiasi OJK atas tindak lanjut temuan BPK dalam efektivitas pengawasan terhadap perbankan.
”Kita mengapresiasi OJK yang sudah menindaklanjuti temuan BPK. Saya percaya teman-teman di OJK bekerja dengan baik, tinggal di tingkat pimpinan yang mendorong,” kata Agung yang mengakui efektivitas pengawasan bank sudah lebih baik, karena sudah menindaklanjuti, baik temuan maupun rekomendasi BPK. (RO/E-1)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
KECERDASAN buatan kini memasuki ruang paling sensitif dalam dunia profesi yaitu ruang penilaian dan kepercayaan. Dalam dunia audit, AI tidak lagi sekadar alat bantu pengujian data.
Pemerintah diminta melakukan audit mutu bahan bakar minyak (BBM) Pertamina secara menyeluruh menyusul laporan dugaan pertalite BBM campur air di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek bisnis, termasuk profesi audit dan akuntansi.
LMKN maupun WAMI sedianya berada di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved