Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PROVINSI DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2019.
Hal itu merupakan WTP yang didapatkan tiga tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah provinsi dki jakarta, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," ungkap Bahrullah.
Pemprov DKI Jakarta juga meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan 2018 dan 2017.
Baca juga: Raja Ampat Kembali Raih Opini WTP Keenam
Dalam pidatonya, Barullah mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan yang profesional. Penilaian tersebut berdasarkan kewajaran informasi yang disajian dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria.
Yang pertama ialah kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan. Yang kedua kecukupan terhadapan pengungkapan. Ketiga ialah kepatuhan terhadap perundang-undangan dan yang keempat efektivitas sistem pengendalian internal.
Barullah juga mengatakan, meskipun pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
"Jika ditemukan ada penyimpangan atau kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan, khususnya berdampak pada potensi terhadap indikasi kerugian negara maka pemeriksa wajib menindaklanjuti," pungkas Barullah. (A-2)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved