Raja Ampat Kembali Raih Opini WTP Keenam

LAPORAN hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Papua Barat, Jumat (19/6). Penyerahan laporan keuangan tersebut dilaksanakan secara virtual.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK perwakilan provinsi Papua Barat memberikan Opini WTP kepada Pemkab Raja Ampat. WTP ini merupakan yang keenam kalinya bagi Pemkab Raja Ampat," kata Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Arjuna Sakir.

Menurutnya pencapaian opini tersebut menunjukkan adanya komitmen dari kepala daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. BPK berkomitmen untuk terus mendampingi Pemkab Raja Ampat melalui rekomendasi untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan yang baik secara berkelanjutan, sistemik dan konsisten.

Menanggapi hal itu Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati menyampaikan rasa syukur atas penilaian atau opini WTP yang diterima Pemkab Raja Ampat.

"Saya secara pribadi mewakili masarakat dan pemerintah, kami berikan apresiasi kepada BPK yang telah menilai tata kelola keuangan pemda tahun anggaran 2019 sehingga mendapat opini WTP keenam kalinya," kata Abdul Faris Umlati.

Ia juga menyatakan tetap berkomitmen memperbaiki dan mengevaluasi hasil penilaian BPK khususnya hal-hal yang menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketua DPR Kabupaten Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey menyampaikan apresiasi kepada Bupati Raja Ampat yang sukses mendapatkan opini WTP dari BPK.

baca juga: Kejati NTT Ungkap Kredit Macet Bank NTT Rp126 Miliar

"Saya mengapresiasi sekali kepada Pak Bupati, Pemda Raja Ampat yang begitu luar biasa sekali dalam hal keuangan yang sudah sangat tertib. Saya juga mengapresiasi kepada BPK yang membantu dan mengawal keuangan daerah, saya harap ini menjadi motivasi bagi pemkab untuk tetap maju dan lebih tertib lagi dalam pengelolaan keuangan," harap Warwey. (OL-3)