Babel Kembali Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK

DI tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Babel. Selasa (19/5).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Babel, Ida Farida, mengatakan opini WTP ini di raih Babel kembali, atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

"Hasil pemeriksaan kita LKPD Babel tahun ini juga baik sehingga kita masih memberikan opini atas keajaran, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Ida saat Rapat Paripurna Penyampaian LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Babel tahun 2019 di Gedung DPRD Babel, Selasa (19/5).

Kendati meraih WTP, pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan seperti ‎penataan aset Babel belum tertib antara lain, hitung akumulasi dan penyusunan aset bangunan tidak teratur, karena terpisah dari aset induknya.

"Pembukaan rekening operasional di OPD belum tertib, buka tanpa izin Gubernur, hanya oleh Bakuda saja, terus ada rekening tidak di gunakan untuk operasional dan kegiatan tetapi tetap di buka," ujar Ida.

Selain itu, lanjutnya, tidak patuh terhadap undang-undang, laporan pertanggung jawaban hibah belum disusun, dan penetapan pemberhentian 22 pegewai negeri sipil (PNS) tidak sesuai ketentuan.

"Memang ada beberapa kelemahan yang menjadi catatan untuk di tindak lanjuti, kendati demikan secara pengemeringan pengelolaan sudah baik, makanya kita berikan opini WTP,"ungkap dia.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan, mengatakan opini WTP ini untuk yang ketiga kalinya di dapat selama ia menjabat sebagai gubernur.

"Saya ucapkan terima kasih kepada BPK, karena WTP ini yang ketiga kali kita dapat dimasa kepemimpinan saya dan wagub Abdul Fatah," kata erzaldi.

Mengenai adanya beberapa kelemahan atau temuan, menurut Erzaldi, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan berlaku.‎ "Kami akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan. Dalam pengelolaan proses tidak mudah dan penuh kehati-hatian," imbuhnya.

"sebagai manusia biasa kami tidak luput dari kehilafan, mohon maaf laporan masih terdapat kekeurangan-kekurangan, paling pokok upaya kongrit niat baik kami dalam mewujudkan trans dan akuntabilitas," ucap Erzaldi.

Wakil Ketua DPRD Babel. Amri Cahyadi mengatakan, atas capaian ini harus terus di pertahankan dan ditingkatkan ke depannya.

Selain itu, hal yang terpenting lanjut, Pemerintah provinsi Babel harus segera menindak lanjuti temuan-temuan yang menjadi kelemahan Babel, seperti aset dan pemberhentian 22 ASN tidak sesuai ketentuan.

"Intinya temuan ini harus di perbaiki dan ditindak lanjuti, dan jangan menjadi temuan langganan setiap tahunya,"kata amri.‎(RF/OL-09))