Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjadi saksi meringankan untuk eks anggota BPK Rizal Djalil yang terjerat kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PU-Pera.
Usai pemeriksaan, Agung mengaku bahwa ia merupakan saksi meringankan untuk eks anggota BPK, Rizal Djalil, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Saya dipanggil pada hari ini oleh KPK untuk dimintai keterangan selaku Ketua BPK sebagai saksi yang meringankan untuk kolega kami, Rizal Djalil," kata Agung seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12).
Agung menyatakan prihatin atas kasus yang menjerat Rizal. Kepada Rizal, ia berpesan untuk sabar dalam menghadapi proses hukum yang dijalani.
Pihaknya mendukung penuh proses pengusutan kasus yang ditangani KPK itu. Meski begitu, ia enggan menyampaikan materi keterangan yang disampaikan untuk meringankan Rizal.
"Kami menyampaikan mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kami di BPK komit terhadap ketentuan perundang-undangan, patuh terhadap hukum," ucapnya.
Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan posisi Agung sebagai saksi a de charge atau saksi yang diajukan untuk melakukan pembelaan. Karyoto mengatakan saksi a de charge merupakan saksi yang tidak terlibat dalam perkara.
"Saksi a de charge ini tidak terlibat sama sekali, hanya diminta oleh tersangka untuk meringankan. Meringankan dalam arti mungkin dari sisi perilaku atau selama dia (Rizal) di BPK, kata Karyoto. (OL-14)
Tiga saksi itu merupakan pihak swasta yakni Fujika Senna Oktavia, Fitriyani Nugroho, dan Mochamad Riza Ghozali. Pemeriksaan dilakukan di luar Jakarta.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved