Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan pihaknya tengah menginvestigasi soal dugaan kesalahan alokasi anggaran covid-19. Namun, untuk rincian kasus seperti apa, dia tidak membeberkan.
"Faktanya, saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid 19 yang cukup besar," kata Agung dalam webinar BPK, Senin (11/1).
Agung memaparkan, di tengah berbagai insentif dan kebijakan untuk memastikan kesejahteraan warga, tindakan pemborosan, korupsi, dan penipuan dapat lebih mudah terjadi pada saat pandemi ini.
"Oleh karena itu, kondisi covid-19 ini memberikan kesempatan yang diperlukan dan tepat waktu bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama," jelas Agung.
Pada paruh kedua tahun 2020, Agung menjelaskan, BPK telah mulai melakukan pemeriksaan. Beberapa laporan audit sudah dikeluarkan dan beberapa akan datang bulan ini.
"Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini," kata Agung.
baca juga: Rp240,9 Triliun Anggaran Covid-19 Sudah Tersalur
Tujuan dalam audit tersebut, ucapnya ialah untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas. Pada paruh pertama tahun 2020, Agung menambahkan, BPK juga melaksanakan tugas audit keuangan tahunan wajib dalam situasi pandemi.
"BPK juga melakukan kajian terhadap kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi covid-19 untuk memberikan wawasan kepada pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya," pungkas Agung. (OL-3)
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved