Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan pihaknya tengah menginvestigasi soal dugaan kesalahan alokasi anggaran covid-19. Namun, untuk rincian kasus seperti apa, dia tidak membeberkan.
"Faktanya, saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid 19 yang cukup besar," kata Agung dalam webinar BPK, Senin (11/1).
Agung memaparkan, di tengah berbagai insentif dan kebijakan untuk memastikan kesejahteraan warga, tindakan pemborosan, korupsi, dan penipuan dapat lebih mudah terjadi pada saat pandemi ini.
"Oleh karena itu, kondisi covid-19 ini memberikan kesempatan yang diperlukan dan tepat waktu bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama," jelas Agung.
Pada paruh kedua tahun 2020, Agung menjelaskan, BPK telah mulai melakukan pemeriksaan. Beberapa laporan audit sudah dikeluarkan dan beberapa akan datang bulan ini.
"Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini," kata Agung.
baca juga: Rp240,9 Triliun Anggaran Covid-19 Sudah Tersalur
Tujuan dalam audit tersebut, ucapnya ialah untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas. Pada paruh pertama tahun 2020, Agung menambahkan, BPK juga melaksanakan tugas audit keuangan tahunan wajib dalam situasi pandemi.
"BPK juga melakukan kajian terhadap kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi covid-19 untuk memberikan wawasan kepada pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya," pungkas Agung. (OL-3)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved