Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan pihaknya tengah menginvestigasi soal dugaan kesalahan alokasi anggaran covid-19. Namun, untuk rincian kasus seperti apa, dia tidak membeberkan.
"Faktanya, saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid 19 yang cukup besar," kata Agung dalam webinar BPK, Senin (11/1).
Agung memaparkan, di tengah berbagai insentif dan kebijakan untuk memastikan kesejahteraan warga, tindakan pemborosan, korupsi, dan penipuan dapat lebih mudah terjadi pada saat pandemi ini.
"Oleh karena itu, kondisi covid-19 ini memberikan kesempatan yang diperlukan dan tepat waktu bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama," jelas Agung.
Pada paruh kedua tahun 2020, Agung menjelaskan, BPK telah mulai melakukan pemeriksaan. Beberapa laporan audit sudah dikeluarkan dan beberapa akan datang bulan ini.
"Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini," kata Agung.
baca juga: Rp240,9 Triliun Anggaran Covid-19 Sudah Tersalur
Tujuan dalam audit tersebut, ucapnya ialah untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas. Pada paruh pertama tahun 2020, Agung menambahkan, BPK juga melaksanakan tugas audit keuangan tahunan wajib dalam situasi pandemi.
"BPK juga melakukan kajian terhadap kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi covid-19 untuk memberikan wawasan kepada pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya," pungkas Agung. (OL-3)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved