Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH telah menggelontorkan anggaran penanganan covid-19, baik untuk kesehatan maupun ekonomi, sebesar Rp240,9 triliun dari total dana yang disediakan mencapai Rp695 triliun.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan jumlah tersebut naik 30% dari realisasi penyaluran pada akhir Juli yang kala itu baru sebesar Rp140,4 triliun.
Dengan stimulus sebesar itu yang diberikan kepada masyarakat, ia masih menyimpan keyakinan bahwa Indonesia bisa terselamatkan dari jurang resesi.
"September ini merupakan akhir dari kuartal ketiga. Sesuai arahan Bapak Presiden pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin ada di kisaran yang sama dengan capaian kuartal ketiga tahun lalu," ujar Heru di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9).
Baca juga : Kemenkes-UNICEF Teken Kerja Sama Pengadaan Vaksin Terjangkau
Secara rinci, ia menjabarkan progres penyaluran di empat sektor yang menjadi tanggung jawab Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Untuk program perlindungan sosial, dana yang sudah terdistribusi mencapai Rp120,36 triliun atau 60% dari target Rp203,9 triliun.
"Ini adalah yang paling besar pencapaiannya karena memang menjadi salah satu fokus pemerintah," ucap Heru.
Sektor selanjutnya adalah stimulus bagi UMKM. Dari pagu yang disiapkan Rp123,47 triliun, pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp58,67% atau 47,52%.
Kemudian di sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, realisasi penyaluran baru Rp26 triliun atau 24,46% dari total anggaran Rp106 triliun.
Yang terakhir adalah pembiayaan bagi koperasi. Saat ini, pemerintah belum mulai menyalurkan namun diharapkan, pada akhir September, program sudah berjalan dan langsung tersalur sebesar Rp53,6 triliun. (OL-2)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
LAPORAN terbaru Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa covid-19 XFG atau covid-19 varian stratus menjadi varian yang paling dominan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved