Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) IV RI Rizal Djalil menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PU-Pera tahun anggaran 2017/2018.
Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Rizal telah menerima hadiah berupa uang senilai S$100 ribu dan US$20 ribu atau total Rp1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.
Uang itu diberikan Leonardo untuk memuluskan perusahaannya menjadi pelaksana proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria Paket 2 pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU-Pera.
“Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai aki bat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” terang JPU KPK Iskandar Marwanto di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Miliki kewenangan
Dalam dakwaannya, JPU KPK menjelaskan Rizal memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di Direktorat PSPAM. Ini berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Rizal pada 21 Oktober 2016 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.
Pada 16 November 2017, PT Minarta Dutahutama dinyatakan sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 tahun anggaran 2017/2018. Adapun lokasi pengerjaannya berada di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
JPU KPK menjelaskan uang dari Leonardo diserahkan kepada Rizal melalui Febi Festia. Febi merupakan teman Leonardo sekaligus mantan adik ipar Rizal. Febi bersedia menerima amplop berisi uang S$100 ribu dan US$20 ribu karena sempat mendapat pesan dari Rizal. “Bahwa kalau ada hal atau sesuatu yang ingin disampaikan agar menghubungi anak terdakwa yang bernama Dipo Nurhadi Ilham,” jelas Iskandar.
Setelah mendapatkan uang tersebut, Febi lantas menghubungi Dipo dan menyampaikan ada uang titipan Leonardo untuk ayahnya. Dipo meminta Febi untuk menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah.
Febi menukarkan uang S$100 ribu dengan jumlah sekira Rp1 miliar yang diserahkan ke Dipo pada 21 Maret 2018. Sementara itu, JPU KPK menyebut uang US$20 ribu yang diberikan Leonardo untuk Rizal digunakan Febi untuk keperluan pribadinya.
Atas perbuatannya, Rizal didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20/2001.
Sementara itu, JPU KPK mendakwa Leonardo telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (P-1)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Cibeteung Muara atau Jembatan Cisarum pada akhir tahun2023.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved