Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien, misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.
Pemerintah menyatakan masih mencari opsi atas pembatalan naiknya iuran peserta BPJS melalui putusan MA. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penyesuaian layanan.
Kementerian Kesehatan mengaku belum menerima salinan keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran JKN. :Lantaran itu mereka belum tahu bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan nantinya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghitung kembali anggaran BPJS yang dinilai defisit.
PKS menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung, menjadi tamparan keras bagi pemerintah terkait penyusunan regulasi.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pasti akan menggunakan cara yang tepat untuk mengamankan keberlanjutan JKN.
Pemerintah masih berpandangan pembatalan penaikan iuran BPJS Kesehatan akan mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah berusaha menyelamatkan BPJS Kesehatan dengan menyuntikkan dana hingga Rp15 triliun. Kalangan buruh menyambut positif putusan MA.
Pemerintah juga harus memastikan jangan sampai putusan tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan dituntut profesional.
"Dengan adanya putusan yang tadi, kita pelajari dulu seperti apa putusan itu dan apa saja implikasinya kita diskusikan lebih lanjut," ujar Suahasil
Selain melalui aksi unjuk rasa, KSPI juga ikut mengajukan judicial review ke MA agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.
Putusan mengenai uji materiil perundangan-undangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
Pemerintah akan melihat dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan itu.
Menghidupkan Pariwisata Pasca Merebaknya Korona
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program JKN-KIS mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
(BPJS) Kesehatan meraihpredikat 'Memuaskan' dalam Anugerah Pengawasan Arsip Nasional Tahun 2019 untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, dll
Forum ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia.
BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan sebesar Rp14 triliun kepada Rumah Sakit mitra BPJS yang ada di seluruh Indonesia.
Sistem finger print adalah syarat yang membantu memudahkan pelayanan administratif pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat cuci darah.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah terkait penaikan iuran peserta JKN-KIS.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved