Kamis 06 Mei 2021, 17:00 WIB

BPJS: Capaian UHC Indonesia Sangat Cepat Dibanding Negara ISSA

Humaniora | Humaniora
BPJS: Capaian UHC Indonesia Sangat Cepat Dibanding Negara ISSA

ANTARA/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS
Dokter melayani konsultasi pasien peserta BPJS Kesehatan melalui aplikasi gawai mobile JKN di Lebak, Banten, Kamis (8/10/2020)

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan Indonesia termasuk sangat cepat mencapai target cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) dibanding dengan negara anggota International Social Security Association (ISSA) lainnya.

Ali Gufron dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (6/5), mengatakan saat ini upaya mewujudkan target 98 persen penduduk Indonesia masuk dalam sistem UHC terus dilakukan.

Saat ini, menjelang delapan tahun beroperasi, sudah ada 223,9 juta jiwa atau 82 persen dari total penduduk Indonesia yang terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Baca juga: Polri: Kebakaran Hutan dan Lahan Turun 81% pada 2020

"Pencapaian ini terbilang sangat pesat jika dibandingkan negara-negara lain di dunia yang juga menerapkan sistem jaminan sosial," ujar Gufron di Jakarta,

Ia merujuk pada Jerman, Belgia, Austria, Jepang hingga Korea Selatan yang juga menerapkan sistem UHC yang menjamin masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Dalam Sidang WHO Executive Board ke-144 tahun 2019 telah disepakati seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, harus mencapai target WHO 13th General Program of Work, di antaranya mencakup satu miliar orang mendapatkan manfaat UHC, satu miliar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan satu miliar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat.

Negara-negara di Eropa, menurut dia, rata-rata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjamin penduduknya dalam sistem jaminan sosial.

Bahkan Jerman, negara tertua yang menerapkan mekanisme jaminan kesehatan sosial, memerlukan waktu 127 tahun, itu pun cakupannya tidak 100 persen melainkan sekitar 85 persen total penduduk setempat.

Sedangkan di Asia, Jepang menghabiskan 36 tahun untuk mendaftarkan seluruh warganya ke jaminan sosial. Sementara Korea Selatan membutuhkan waktu 12 tahun untuk menjangkau 92,7 persen populasi penduduknya dengan UHC, ujar Ghufron.

Baca juga: BKKBN : Internet Masih Menjadi Kendala Pendataan Keluarga

Ia mengatakan pesatnya pertumbuhan peserta JKN-KIS juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Karenanya, BPJS Kesehatan berupaya menguatkan kualitas layanan di customer journey, salah satunya dengan mengurangi antrean pelayanan melalui pemanfaatan face recognition dan teknologi kecerdasan buatan.

BPJS Kesehatan sedang mempersiapkan sumber daya dan fasilitas yang ada agar implementasi layanan di lapangan dapat berjalan lancar.

Mereka juga akan mempercepat koordinasi rujukan antarfasilitas kesehatan, menjembatani sistem informasi mereka dengan layanan fasilitas kesehatan lain, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.(Ant/H-3)

Baca Juga

Dok. Indoffod

Ketahanan Pangan Jadi Tema Beasiswa Riset IRN 2021

👤Citra Larasati 🕔Rabu 23 Juni 2021, 02:00 WIB
Program IRN adalah pemberian dana bantuan riset kepada mahasiswa S1)yang tengah melakukan penelitian sebagai syarat untuk...
MI/Syarief Oebaidillah

Program Kampus Merdeka Jadi Penilaian Kegigihan Mahasiswa

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 23 Juni 2021, 01:00 WIB
Berbagai program tersebut, di antaranya magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa, Kampus Mengajar, dan magang dengan...
naturalpluspharma.com

Obat Herbal Asal Tiongkok Dinilai belum Beradaptasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:41 WIB
Ketimbang menggunakan obat herbal tersebut, lebih baik para peneliti maupun pengembang obat tradisional di Indonesia mencari dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya