Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PANDEMI Covid-19 berdampak pada kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan. Karyawan yang di-PHK dan peserta BPJS Kesehatan mandiri sangat merasakan dampaknya. BPJS Kesehatan tidak bisa melayani masyarakat dengan cara yang biasa dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membantu masyarakat yang terdampak pandemi dengan cara membuka layanan Respon Cepat Ombudsman (RCO).
Demikian di antara benang merah diskusi virtual dengan tajuk Diskusi Publik Layanan Program BPJS Kesehatan yang Responsif, Cepat, Efektif dan Berkeadilan, kemarin.
Pembicara yang tampil masing-masing Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti, anggota Ombudsman RI Hery Susanto, anggota Komisi IX DPR dr. Suir Syam MKes, Deputi Direksi BPJS Bidang Pelayanan Arief Syaefuddin, dan anggota DJSN RI Subiyanto dan moderator Staf Ahli DPR RI Dedi Supratman.
Menurut Ghufron, permasalahan dalam masa pandemi ini adanya dispute klaim. Banyak yang belum paham bahwa di era pandemi khususnya bencana non alam atau karena wabah sebenarnya yang bertanggung jawab bukan BPJS Kesehatan.
"Tanggung jawabnya bukan BPJS sebetulnya. BPJS hanya membantu melakukan verifikasi klaim," ujarnya. "BPJS hanya membantu bukan yang utama," tambahnya.
Mengenai kondisi keuangan dengan adanya Covid-19 sebenarnya ada positifnya kendati hal tersebut, menurut Ghufron, tidak ada yang menginginkannya terjadi. "Tingkat utilitas BPJS Kesehatan pada 2020 menjadi menurun karena kalau tidak perlu masyarakat tidak ke rumah sakit," ujarnya.
"Artinya kalau tidak sangat perlu masyarakat itu tidak ke rumah sakit sehingga cash flow-nya itu meningkat. Selain ada juga upaya dari dulu yang dilakukan pemerintah dalam upaya menaikkan input sehingga cash fllow-nya menjadi baik," kata Ghufron.
"Tapi meskipun sudah baik belum berarti sudah sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada direksi dan Duta BPJS Kesehatan yang telah berupaya sedemikian rupa yang biasanya gagal bayar, pada 2019 cash flow menjadi positif," ujarnya.
"Di akhir 2020 bisa surplus Rp18,7 triliun. Itu dari sisi cash flow artinya dari sisi ketersediaan uang. Namun dari semuanya itu masih ada semacam defisit Rp6,3 triliun," ujarnya.
Hery menyatakan semua masyarakat mendukung dengan segala konsep dan program BPJS Kesehatan dalam melaksanakan jaminan kesehatan nasional. Namun yang menjadi kritik ORI terkait pernyataan Dirut BPJS yang dianggapnya masih bersifat tekstual.
"Dalam kontekstualnya jauh panggang dari api. Fasilitas kesehatan kita dengan jumlah pesertanya timpang sekali. Lebih banyak pesertanya daripada fasilitas kesehatannya," ujarnya.
Kontrol sosial ada di masyarakat dan ORI, kata Hery, siap melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang jaminan kesehatan nasional dengan Respon Cepat Ombusman (RCO).
"Dan kami sangat membutuhkan partisipasi publik untuk bersama-sama memberikan dorongan agar BPJS Kesehatan benar-benar melakukan kewajibannya sesuai dengan amanah peraturan perundangan-undangan yang digariskan," ujar Hery. (OL-13)
Baca Juga: Isi Liburan Ramadan, Siswa di Aceh Wajib Ikut Pesantren Kilat
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan ORI periode 2021–2026 guna mendiskusikan kriteria calon anggota
Sebanyak 700 orang telah membuat akun untuk mendaftar sebagai anggota Ombudsman RI.
PENDAFTARAN anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026-2031 dibuka mulai hari ini, Kamis (10/7).
ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih mengulang kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan SPMB berjalan lancar.
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved