Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BPJS Kesehatan memanfaatkan pandemi covid-19 untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi demi menciptakan jaringan ekosistem kesehatan digital yang kuat.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti ketika menjadi salah satu panelis di acara simposium International Social Security Association (ISSA), menurut keterangan resmi BPJS Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (20/5).
"Bisa dibilang sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan telah merevolusi tatanan layanan kesehatan di Indonesia, termasuk pada saat pandemi covid-19 ini. Pergeseran akses layanan kesehatan konvensional menjadi berbasis digital adalah sesuatu yang mutlak terjadi. Oleh karenanya, kita hadirkan layanan dan produk digital untuk menjawab kebutuhan stakeholders JKN-KIS yang dinamis," ujarnya.
Baca juga: Tahun Ini, BRIN Tetap Fokus Pada Riset Penanganan Covid-19
Ghufron memaparkan ekosistem kesehatan digital yang dibangun BPJS Kesehatan berperan dalam penanganan covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contohnya seperti sistem teknologi informasi untuk membantu pendataan peserta vaksinasi covid-19, memproses klaim kasus covid-19 yang diajukan rumah sakit, menyediakan dashboard berisi data terkait verifikasi klaim yang bisa diakses pemerintah daerah, hingga membantu peserta JKN-KIS melakukan penapisan covid-19 secara mandiri melalui Mobile JKN.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan upaya digitalisasi untuk proses rujukan, telekonsultasi, sistem pembayaran iuran, antrean elektronik melalui Mobile JKN, dan layanan non-tatap muka tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan dengan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa), Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Chat Assistant JKN (Chika), Voice Interactive JKN (Vika), hingga melalui pesan langsung di media sosial resmi BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga sedang mengembangkan sistem pengenalan wajah biometrik untuk mempercepat proses administrasi di fasilitas kesehatan.
Baca juga: Kepala Eijkman: Semua Vaksin Bisa Kurangi Transmisi Virus
Dia menekankan bahwa pengembangan sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan selalu melalui identifikasi kebutuhan peserta JKN-KIS. Pihaknya juga mendorong mitra penyedia layanan kesehatan untuk menerapkan digitalisasi layanan kesehatan secara terus menerus.
"Put people first, kita harus dengarkan kebutuhan mereka. Di samping itu, kita juga bangun team work dan leadership yang kuat untuk memantapkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS," ujarnya.
Sebagai pembanding, faktor kunci keberhasilan sistem teknologi informasi ekosistem digital di Korea Selatan untuk mencegah sistem pelayanan kesehatan kolaps adalah struktur kerja sama dan interoperabilitas sistem, serta data antar lembaga di pemerintah pusat dan daerah yang sangat bagus. "Hal ini bisa menjadi referensi bagi Indonesia untuk menyempurnakan sistem teknologi informasi pelayanan kesehatan," tegasnya. (Ant/H-3)
Lebih lanjut, menurut Anggi sejauh ini masih ada perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
Selain fasilitas yang bisa dinikmati tamu tanpa membayar, tamu juga bisa menikmati fasilitas lainnya yang berbayar.
Dekan FKIP USD Tarsisius Sarkim menyampaikan pentingnya Steam Learning Center sebagai fasilitas pendidikan yang tanggap terhadap kebutuhan zaman.
Lebih dari sekadar penambahan jenjang, pendidikan berkualitas dengan standar internasional terus dikembangkan di wilayah Cilegon, Banten.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved