Ketua KPK Heran Klaim Persalinan Caesar Capai 90% di JKN

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyoroti tingginya klaim persalinan caesar menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Firli menyebut ia mendapat informasi 90% persalinan di rumah sakit dengan program JKN dengan operasi caesar.

"Saya mendapat informasi dari Dirut BPJS bahwa data sekarang menurut pelayanan kesehatan, orang melahirkan itu hampir 90% dari caesar," kata Firli dalam acara Penandatanganan MoU Sinergitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Program JKN di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (18/3).

Firli menyampaikan perlu dilakukan penelusuran oleh BPJS Kesehatan terkait tingginya klaim tersebut. Hal itu guna mencegah potensi terjadinya fraud atau klaim yang tidak tepat sasaran. Ia pun meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem klaim pembayaran agar setiap biaya yang dikeluarkan program JKN tepat sasaran.

Baca juga: Korupsi di Bandung Barat, KPK Geledah Dinas dan Perusahaan

"BPJS kan tugasnya membayarkan klaim dari pusat-pusat pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu juga dilakukan penelusuran, perbaikan bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana membayar klaimnya, sehingga tidak ada sedikit pun yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna," ujarnya.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan klaim operasi caesar yang dimaksud yakni 90% dari data 275 rumah sakit. Ia menyebut terkadang persalinan caesar itu datang dari permintaan pasien atau keluarga bukan dari indikasi medis.

"Data itu dari 2.000 lebih RS yang mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan, ada 275 RS yang 90% lebih diklaimkan persalinan bedah caesar," ungkapnya.

Dia mengatakan BPJS ke depan akan memperkuat kendali mutu dan kendali biaya untuk meminimalisasi potensi klaim yang tidak tepat.

"Ini memang kami akan memperkuat kendali mutu dan kendali biaya. Jadi nanti kami review ulang apakah memang ini indikasi medis, indikasi nyonya, atau indikasi bapak, atau indikasi dokter," ucapnya.(OL-4)