Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Mendekati hari raya Idulfitri 1442 H, BPJS Kesehatan melakukan pengetatan keamanan jaringan keamanan sistem teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan stakeholders Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap lancar saat mengakses layanan digital yang menggunakan sistem teknologi informasi.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan mengatakan digitalisasi layanan harus diiringi dengan penguatan keamanan sistem teknologi infomasi. Apalagi saat ini banyak sekali layanan BPJS Kesehatan yang dioperasikan berbasis teknologi informasi dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS, seperti aplikasi Mobile JKN, P-Care, jaringan database, Surat Eligibilitas Peserta (SEP) di rumah sakit, hingga P-Care Vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Meninggal Akibat Vaksin Covid
Sebagai pengelola jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbanyak di dunia, BPJS Kesehatan menyimpan data yang besar dan kompleks yang harus dikelola dengan pengamanan ketat. Namun mudah diakses oleh stakeholders terkait yang membutuhkannya.
"Kita sudah membangun teknologi informasi untuk memudahkan pihak-pihak terkait mengaksesnya sesuai dengan otoritas masing-masing," katanya dalam keterangan Selasa (11/5).
Misalnya, Edwin menambahkan peserta butuh akses Mobile JKN dan Chat Assistant JKN (CHIKA) untuk menyelesaikan urusan administratifnya secara mandiri, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melakukan pendataan peserta lewat aplikasi P-Care dan penerima vaksin Covid-19 di aplikasi P-Care Vaksinasi Covid-19, rumah sakit memerlukan dukungan aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) online dan V-Claim untuk proses administrasi klaim dan sebagainya.
"Seandainya nanti ada kendala, kami sudah menyiapkan tim khusus yang bertugas mengatasinya secepat mungkin, yakni Tim Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI)," ujarnya.
Baca juga: BPPT Sebut Indonesia Siap Jadi Raja Baterai Dunia
Posko Terpadu Siaga RAFI tersebut siap beroperasi 24 jam non stop hingga 16 Mei 2021 mendatang. Adapun sejumlah tugas yang dilaksanakan tim tersebut meliputi pemantauan kelancaran sistem aplikasi, troubleshooting atau penindaklanjutan atas masalah yang terjadi dalam sistem teknologi informasi, serta pelaporan aktivitas pemantauan rutin.
Selain itu, Tim Posko Terpadu Siaga RAFI juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Telkom, Microsoft, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempercepat proses penyelesaian masalah yang perlu dieskalasi lebih lanjut.
"Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders JKN-KIS, dengan komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus menjalankan tugas. Kami siap menjaga layanan teknologi informasi yang 'mancarli' alias aman, lancar, dan terkendali, untuk kenyamanan stakeholders JKN-KIS dalam mengakses layanan digital yang diperlukan," pungkas Edwin. (H-3)
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan BPJS Kesehatan tidak akan gagal bayar di tahun 2025.
JKN menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan di fasiltas kesehatan.
Tersedia ragam promo istimewa lainnya untuk pembelian seluruh lini produk Wuling sampai dengan 30 April 2023.
"Angka ini naik 11% dibandingkan realisasi di 2021 sebesar 3.348 MW," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy
Di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini, Kementrian Agama mengimbau untuk salat Idul Fitri sebaiknya di rumah Saja. Berikut tata cara mengerjakan salat idul fitri di rumah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan menyongsong Idul Fitri boleh dijalani dengan kegembiraan namun tetap sederhana dan tidak berlebihan.
Agar THR tidak sekadar lewat dan lebih berfaedah, simak tips dari mengenai pemanfaatan uang ekstra itu secara bijak dan tidak dihamburkan begitu saja.
Kemenaker mengatakan THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved