Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Mendekati hari raya Idulfitri 1442 H, BPJS Kesehatan melakukan pengetatan keamanan jaringan keamanan sistem teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan stakeholders Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap lancar saat mengakses layanan digital yang menggunakan sistem teknologi informasi.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan mengatakan digitalisasi layanan harus diiringi dengan penguatan keamanan sistem teknologi infomasi. Apalagi saat ini banyak sekali layanan BPJS Kesehatan yang dioperasikan berbasis teknologi informasi dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS, seperti aplikasi Mobile JKN, P-Care, jaringan database, Surat Eligibilitas Peserta (SEP) di rumah sakit, hingga P-Care Vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Meninggal Akibat Vaksin Covid
Sebagai pengelola jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbanyak di dunia, BPJS Kesehatan menyimpan data yang besar dan kompleks yang harus dikelola dengan pengamanan ketat. Namun mudah diakses oleh stakeholders terkait yang membutuhkannya.
"Kita sudah membangun teknologi informasi untuk memudahkan pihak-pihak terkait mengaksesnya sesuai dengan otoritas masing-masing," katanya dalam keterangan Selasa (11/5).
Misalnya, Edwin menambahkan peserta butuh akses Mobile JKN dan Chat Assistant JKN (CHIKA) untuk menyelesaikan urusan administratifnya secara mandiri, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melakukan pendataan peserta lewat aplikasi P-Care dan penerima vaksin Covid-19 di aplikasi P-Care Vaksinasi Covid-19, rumah sakit memerlukan dukungan aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) online dan V-Claim untuk proses administrasi klaim dan sebagainya.
"Seandainya nanti ada kendala, kami sudah menyiapkan tim khusus yang bertugas mengatasinya secepat mungkin, yakni Tim Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI)," ujarnya.
Baca juga: BPPT Sebut Indonesia Siap Jadi Raja Baterai Dunia
Posko Terpadu Siaga RAFI tersebut siap beroperasi 24 jam non stop hingga 16 Mei 2021 mendatang. Adapun sejumlah tugas yang dilaksanakan tim tersebut meliputi pemantauan kelancaran sistem aplikasi, troubleshooting atau penindaklanjutan atas masalah yang terjadi dalam sistem teknologi informasi, serta pelaporan aktivitas pemantauan rutin.
Selain itu, Tim Posko Terpadu Siaga RAFI juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Telkom, Microsoft, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempercepat proses penyelesaian masalah yang perlu dieskalasi lebih lanjut.
"Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders JKN-KIS, dengan komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus menjalankan tugas. Kami siap menjaga layanan teknologi informasi yang 'mancarli' alias aman, lancar, dan terkendali, untuk kenyamanan stakeholders JKN-KIS dalam mengakses layanan digital yang diperlukan," pungkas Edwin. (H-3)
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Tersedia ragam promo istimewa lainnya untuk pembelian seluruh lini produk Wuling sampai dengan 30 April 2023.
"Angka ini naik 11% dibandingkan realisasi di 2021 sebesar 3.348 MW," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy
PT ASDP Ferry Indonesia mengutamakan arus kendaraan roda dua dan roda empat atau kendaraan penumpang.
Penyembelihan hewan kurban secara mandiri di luar rumah pemotongan hewan atau lembaga ziswaf harus terhindar dari potensi penyebaran covid-19.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban tahun ini.
Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan larangan mudik akan dipotong tunjangan penghasilannya selama sebulan, sedangkan untuk non-ASN bisa diberhentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved