Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Mendekati hari raya Idulfitri 1442 H, BPJS Kesehatan melakukan pengetatan keamanan jaringan keamanan sistem teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan stakeholders Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap lancar saat mengakses layanan digital yang menggunakan sistem teknologi informasi.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan mengatakan digitalisasi layanan harus diiringi dengan penguatan keamanan sistem teknologi infomasi. Apalagi saat ini banyak sekali layanan BPJS Kesehatan yang dioperasikan berbasis teknologi informasi dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS, seperti aplikasi Mobile JKN, P-Care, jaringan database, Surat Eligibilitas Peserta (SEP) di rumah sakit, hingga P-Care Vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Meninggal Akibat Vaksin Covid
Sebagai pengelola jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbanyak di dunia, BPJS Kesehatan menyimpan data yang besar dan kompleks yang harus dikelola dengan pengamanan ketat. Namun mudah diakses oleh stakeholders terkait yang membutuhkannya.
"Kita sudah membangun teknologi informasi untuk memudahkan pihak-pihak terkait mengaksesnya sesuai dengan otoritas masing-masing," katanya dalam keterangan Selasa (11/5).
Misalnya, Edwin menambahkan peserta butuh akses Mobile JKN dan Chat Assistant JKN (CHIKA) untuk menyelesaikan urusan administratifnya secara mandiri, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melakukan pendataan peserta lewat aplikasi P-Care dan penerima vaksin Covid-19 di aplikasi P-Care Vaksinasi Covid-19, rumah sakit memerlukan dukungan aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) online dan V-Claim untuk proses administrasi klaim dan sebagainya.
"Seandainya nanti ada kendala, kami sudah menyiapkan tim khusus yang bertugas mengatasinya secepat mungkin, yakni Tim Posko Terpadu Siaga Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI)," ujarnya.
Baca juga: BPPT Sebut Indonesia Siap Jadi Raja Baterai Dunia
Posko Terpadu Siaga RAFI tersebut siap beroperasi 24 jam non stop hingga 16 Mei 2021 mendatang. Adapun sejumlah tugas yang dilaksanakan tim tersebut meliputi pemantauan kelancaran sistem aplikasi, troubleshooting atau penindaklanjutan atas masalah yang terjadi dalam sistem teknologi informasi, serta pelaporan aktivitas pemantauan rutin.
Selain itu, Tim Posko Terpadu Siaga RAFI juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Telkom, Microsoft, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempercepat proses penyelesaian masalah yang perlu dieskalasi lebih lanjut.
"Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders JKN-KIS, dengan komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus menjalankan tugas. Kami siap menjaga layanan teknologi informasi yang 'mancarli' alias aman, lancar, dan terkendali, untuk kenyamanan stakeholders JKN-KIS dalam mengakses layanan digital yang diperlukan," pungkas Edwin. (H-3)
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberlanjutan BPJS Kesehatan penting. Namun kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak menjawab persoalan defisit.
Tersedia ragam promo istimewa lainnya untuk pembelian seluruh lini produk Wuling sampai dengan 30 April 2023.
"Angka ini naik 11% dibandingkan realisasi di 2021 sebesar 3.348 MW," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy
PT ASDP Ferry Indonesia mengutamakan arus kendaraan roda dua dan roda empat atau kendaraan penumpang.
Penyembelihan hewan kurban secara mandiri di luar rumah pemotongan hewan atau lembaga ziswaf harus terhindar dari potensi penyebaran covid-19.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban tahun ini.
Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan larangan mudik akan dipotong tunjangan penghasilannya selama sebulan, sedangkan untuk non-ASN bisa diberhentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved