Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum serius melakukan investigasi bocornya 279 juta data penduduk. Kejadian tersebut harus melibatkan BPJS Kesehatan dan Kemenkominfo serta Badan Siber Nasional (BSN) untuk memastikan muasal kebocoran.
"Melibatkan banyak pihak dan keterangan bagaimana cerita bocornya data peserta BPJS Kesehatan ke luar negeri," ucapnya, Minggu, (23/5).
Setelah investigasi dilakukan pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik. Karena kasus kebocoran data merupakan tindak pidana yang serius sehingga harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap bocornya data peserta BPJS Kesehatan tersebut.
"Ketiga harus ada langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kejadian yang sama dikemudian hari tidak boleh terulang. Baik data-data terkait dengan peserta BPJS Kesehatan maupun data-data warga negara yang lain yang juga penting untuk dilindungi oleh semua institusi yang terkait dengan pengamanan data pribadi warga negara Indonesia," jelasnya.
Sikap tranparansi aparat penegak hukum juga menjadi hal penting dan mendasar dalam mengungkap kasus sehingga publik tidak kehilangan kepercayaan.
"Aparat kepolisian mengungkap dengan seterang-terangnya, apa adanya beserta semua jajaran terkait apabila memang ini memiliki dampak terhadap masalah lain ataupun penyebab lain, termasuk juga pihak-pihak di luar negeri yang juga harus bertanggungjawab terhadap masalah ini," paparnya.
Polri dan Kementerian Luar Negeri harus memastikan pihak luar negeri yang terlibat dalam persoalan ini juga harus bertanggungjawab terhadap bocornya data penduduk tersebut.
"Pihak luar negeri yang bertanggungjawab juga harus dibawa ke hadapan hukum, baik hukum Indonesia ataupun hukum internasional untuk mempertanggungjawabkan pembocoran data pribadi ini," tukasnya. (Sru/OL-09).
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved