Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum serius melakukan investigasi bocornya 279 juta data penduduk. Kejadian tersebut harus melibatkan BPJS Kesehatan dan Kemenkominfo serta Badan Siber Nasional (BSN) untuk memastikan muasal kebocoran.
"Melibatkan banyak pihak dan keterangan bagaimana cerita bocornya data peserta BPJS Kesehatan ke luar negeri," ucapnya, Minggu, (23/5).
Setelah investigasi dilakukan pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik. Karena kasus kebocoran data merupakan tindak pidana yang serius sehingga harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap bocornya data peserta BPJS Kesehatan tersebut.
"Ketiga harus ada langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kejadian yang sama dikemudian hari tidak boleh terulang. Baik data-data terkait dengan peserta BPJS Kesehatan maupun data-data warga negara yang lain yang juga penting untuk dilindungi oleh semua institusi yang terkait dengan pengamanan data pribadi warga negara Indonesia," jelasnya.
Sikap tranparansi aparat penegak hukum juga menjadi hal penting dan mendasar dalam mengungkap kasus sehingga publik tidak kehilangan kepercayaan.
"Aparat kepolisian mengungkap dengan seterang-terangnya, apa adanya beserta semua jajaran terkait apabila memang ini memiliki dampak terhadap masalah lain ataupun penyebab lain, termasuk juga pihak-pihak di luar negeri yang juga harus bertanggungjawab terhadap masalah ini," paparnya.
Polri dan Kementerian Luar Negeri harus memastikan pihak luar negeri yang terlibat dalam persoalan ini juga harus bertanggungjawab terhadap bocornya data penduduk tersebut.
"Pihak luar negeri yang bertanggungjawab juga harus dibawa ke hadapan hukum, baik hukum Indonesia ataupun hukum internasional untuk mempertanggungjawabkan pembocoran data pribadi ini," tukasnya. (Sru/OL-09).
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Ke depan Yastroki berencana melibatkan ketua RT/RW se-Indonesia untuk menjadi relawan.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
BPJS Kesehatan raih penghargaan di The 10th Annual Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2®) Award 2025.
Ali Ghufron Mukti menegaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan sangat baik.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved