Berita Terbaru Bpjs Kesehatan Hari Ini

Mendesak, Pembersihan Data Peserta

Data kepesertaan masih menjadi salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Cleansing Data Jadi Solusi Kisruh BPJS Kesehatan

Data kepesertaan menjadi satu masalah utama program JKN-KIS. Pemerintah akan merampungkan cleansing data peserta BPJS Kesehatan, agar penerima bantuan iuran tepat sasaran.

DPR Bersikukuh Iuran JKN-KIS Kelas III Mandiri Harus Diturunkan

DPR tetap pada pendiriannya agar BPJS Kesehatan tidak menaikkan iuran JKN-KIS kelas III Mandiri.

Menkeu: BPJS Defisit Rp15,5 Triliun

BPJS diproyeksikan masih akan mengalami defisit hingga Rp15,5 triliun pada 2020. Salah satu sebab defisit itu lantaran ketidaktaatan peserta pengguna BPJS.

Pekan Depan, Diskresi BPJS Dibahas Bersama

KOMISI IX DPR meminta tidak ada penaikan iuran yang dibebankan kepada peserta kelas III mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia

Komisi IX Bakal Gelar Rapat Bahas Diskresi BPJS Kesehatan

Komisi IX akan mengadakan rapat gabungan dengan sejumlah stakeholder untuk membahas terkait diskresi untuk tidak menaikkan iuran kelas III BPJS Kesehatan

Integrasi Program ASABRI dan Taspen ke BP Jamsostek

MENYUSUL terkuaknya kasus investasi ASABRI, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk mempercepat integrasi program ASABRI dan Taspen ke dalam BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan).

IPI Meminta BPJS Kesehatan Digabung dengan BPOM

Langka yang akan diambil oleh menteri kesehatan adalah langkah yang strategis guna meningkatkan pengawasan prapasar sampai pascapasar,

BPJS Kesehatan Bisa Lakukan Diskresi

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat dukungan dari sejumlah stakeholders untuk melakukan diskresi terhadap polemik kenaikan iuran kelas III.

BPJS Kesehatan Dapat Dukungan Lakukan Diskresi

Diskresi ini merujuk pada keputusan rapat BPJS kesehatan dengan Komisi IX DPR RI untuk tidak menaikkan iuran kelas III BPJS Kesehatan.

Formaksi, RS Awal Bros Group, dan BPJS Kesehatan Jalin Kerja Sama

Kesepakatan tiga pihak tersebut ini merupakan lanjutan kerja sama atau addendum dari kerja sama sebelumnya untuk layanan  Coordination of Benefit (CoB) BPJS Kesehatan.

Fasilitas Kesehatan Swasta Berkomitmen Tingkatan Mutu Pelayanan

Direktur Utama BPJS Kesehatan meninjau salah faskes yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu RS Siloam Labuan Bajo.

Dirut BPJS Kesehatan Puji Layanan Kesehatan di Manggarai Barat

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengapresiasi komitmen Pemkab Manggarai Barat yang mengupayakan pelayanan kesehartan berkualitas bagi masyarakat NTT.

Fasilitas Sidik Jari untuk Pasien Hemodialisis

SIMPLIFIKASI layanan pasien hemodialisis menjadi salah satu prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pascakenaikan iuran

BPJS Kesehatan Masih cari Skema Terbaik Bantu Kelas III Mandiri

BPJS Kesehatan hanya akan memberikan subsidi kepada peserta yang benar-benar masuk kategori tidak mampu dengan memasukkannya ke Peserta Bantuan Iuran (PBI) pusat.

DPR Tegaskan Subsidi Kelas III Peserta BPJS Kesehatan Dilanjutkan

usulan DPR itu harus segera dibawa di rapat kabinet, bile memang mash ada ketidaksepahaman dari berbagai pemangku kepentingan. Pasalnya, JKN-KIS hukan hanya tanggung jawab BPJS semata.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes Kehabisan Solusi

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, mengaku tidak memiliki solusi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III mandiri.

Sinkronisasi Data Peserta JKN-KIS Bersifat Dinamis

PEMUTAKHIRAN data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersifat dinamis dan harus disinkronkan terus-menerus

Sanksi Bagi Penunggak Iuran JKN-KIS Harus Ditegakkan

Penegakkan sanksi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus ditegakkan. Namun, BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam penegakan sanksi.

Rekomendasi DPR Soal Subsidi Iuran JKN Berpotensi Melanggar Hukum

Uang iuran yang didapat oleh BPJS Kesehatan dari peserta JKN merupakan uang yang bersumber dari publik. Sehingga penggunaan dana surplus dari hasil iuran BPJS Kesehatan diatur undang-undang.

Hukum, Niat Baik, dan Kepentingan Publik

Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia