Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PRESIDEN Joko Widodo melantik Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan serta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026 dan Keppres Nomor 38/P Tahun 2021 mengenai Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021–2026.
Baca juga: Polisi Ciduk Dua Perantara Penjualan Senjata ke KKB
Prosesi pelantikan diawali dengan dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tersebut oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
Setelah itu, seluruh dewan dan direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjakankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap kepala negara yang diikuti seluruh peserta pelantikan.
Berikut ini nama-nama Dewas Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2021-2026 yang baru dilantik:
1. Achmad Yurianto sebagai ketua dari unsur pemerintah
2. Regina Maria Wiwieng Handayani sebagai anggota dari unsur pemerintah
3. Indra Yana sebagai anggota dari unsur pekerja
4. Siruaya Utamawan sebagai anggota dari unsur pekerja
5. Iftida Yasar sebagai anggota dari unsur pemberi kerja
6. Inda Deryanne Hasma sebagai anggota dari unsur pemberi kerja
7. Ibnu Naser Arrohimi sebagai anggota dari unsur tokoh masyarakat
Dewan Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026:
1. Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama
2. Andi Afdal sebagai Direktur
3. Arief Witjaksono Juwono Putro sebagai Direktur
4. David Bangun sebagai Direktur
5. Edwin Aristiawan sebagai Direktur
6. Lily Kresnowati sebagai Direktur
7. Mahlil Ruby sebagai Direktur
8. Mundiharno sebagai Direktur
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 2021-2026:
1. Muhammad Zuhri sebagai Ketua dari unsur pemerintah
2. Kushari Suprianto sebagai Anggota dari unsur pemerintah
3. Yayat Syariful Hidayat sebagai Anggota dari unsur pekerja
4. Agung Nugroho sebagai Anggota dari unsur pekerja
5. Subchan Gatot sebagai Anggota dari unsur pemberi kerja
6. Muhammad Aditya Warman sebagai Anggota dari unsur pemberi kerja
7. Muhammad Iman Nuril sebagai Anggota dari unsur tokoh masyarakat
Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2021-2026:
1. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama
2. Abdur Rahman Irsyadi sebagai Direktur
3. Asep Rahmat Swandha sebagai Direktur
4. Edwin Michael Ridwan sebagai Direktur
5. Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur
6. Roswita Nilakurnia sebagai Direktur
7. Zainuddin sebagai Direktur
(OL-6)
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Ke depan Yastroki berencana melibatkan ketua RT/RW se-Indonesia untuk menjadi relawan.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
BPJS Kesehatan raih penghargaan di The 10th Annual Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2®) Award 2025.
Ali Ghufron Mukti menegaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan sangat baik.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved