Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN Joko Widodo melantik Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan serta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2021-2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026 dan Keppres Nomor 38/P Tahun 2021 mengenai Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021–2026.
Baca juga: Polisi Ciduk Dua Perantara Penjualan Senjata ke KKB
Prosesi pelantikan diawali dengan dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tersebut oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
Setelah itu, seluruh dewan dan direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjakankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap kepala negara yang diikuti seluruh peserta pelantikan.
Berikut ini nama-nama Dewas Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2021-2026 yang baru dilantik:
1. Achmad Yurianto sebagai ketua dari unsur pemerintah
2. Regina Maria Wiwieng Handayani sebagai anggota dari unsur pemerintah
3. Indra Yana sebagai anggota dari unsur pekerja
4. Siruaya Utamawan sebagai anggota dari unsur pekerja
5. Iftida Yasar sebagai anggota dari unsur pemberi kerja
6. Inda Deryanne Hasma sebagai anggota dari unsur pemberi kerja
7. Ibnu Naser Arrohimi sebagai anggota dari unsur tokoh masyarakat
Dewan Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026:
1. Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama
2. Andi Afdal sebagai Direktur
3. Arief Witjaksono Juwono Putro sebagai Direktur
4. David Bangun sebagai Direktur
5. Edwin Aristiawan sebagai Direktur
6. Lily Kresnowati sebagai Direktur
7. Mahlil Ruby sebagai Direktur
8. Mundiharno sebagai Direktur
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 2021-2026:
1. Muhammad Zuhri sebagai Ketua dari unsur pemerintah
2. Kushari Suprianto sebagai Anggota dari unsur pemerintah
3. Yayat Syariful Hidayat sebagai Anggota dari unsur pekerja
4. Agung Nugroho sebagai Anggota dari unsur pekerja
5. Subchan Gatot sebagai Anggota dari unsur pemberi kerja
6. Muhammad Aditya Warman sebagai Anggota dari unsur pemberi kerja
7. Muhammad Iman Nuril sebagai Anggota dari unsur tokoh masyarakat
Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2021-2026:
1. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama
2. Abdur Rahman Irsyadi sebagai Direktur
3. Asep Rahmat Swandha sebagai Direktur
4. Edwin Michael Ridwan sebagai Direktur
5. Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur
6. Roswita Nilakurnia sebagai Direktur
7. Zainuddin sebagai Direktur
(OL-6)
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Akumulasi saldo JHT dan dana hasil pengembangannya bisa dicairkan setelah pekerja pensiun ataupun sudah tidak lagi bekerja.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Program Sambung Rasa Bupati dan Wakil Bupati Klaten akan dilaksanakan di seluruh 26 kecamatan.
Kesehatan disebut sebagai salah satu ujung tombak kemajuan dan kesejahteraan yang kualitasnya harus maksimal untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved