Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
Antrean online mampu memecah kepadatan antrean dan memangkas waktu tunggu peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan.
Kaji ulang menjadi salah satu rekomendasi Persi sesuai hasil survei kesiapan RS.
Sebagian besar rumah sakit tidak bisa memenuhinya dan meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan KRIS.
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan digitalisasi layanan kesehatan.
"Dua desa itu meraih predikat Desa JKN, karena 100% penduduknya sudah terlindungi dalam Program JKN,"
Penghapusan kelas tidak boleh menaikkan iuran BPJS Kesehatan. side effects pendemi membuat ekonomi rakyat hancur,
UHC akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Klaten apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan pelayanan kepada peserta program tersebut.
KEPESERTAAN jaminan sosial para pekerja sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif masih cukup rendah.
Salah satu tantangan adalah kesiapan sarana energi yang harga meningkat bagaimana subsidi, pengolahan, dan distribusi yang belum merata di seluruh daerah.
Abdul Kadir optimistis di bawah pengawasanya, BPJS Kesehatan akan terus meningkatkan kapasitasnya dengan melibatkan berbagai pihak.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani ,mengatakan DPR secara tegas menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Pasalnya, tarif INA-CBG's sudah lama tidak direvisi, yakni terakhir pada 2016 lalu. INA-CBG's merupakan acuan untuk menentukan rata-rata biaya yang dihabiskan pasien saat berobat.
Pemerintah masih memiliki aset bersih sebanyak Rp38 triliun yang dapat digunakan untuk membiayai JKN ke rumah sakit selama lima bulan ke depan.
Kementerian Kesehatan untuk jangan terburu-buru menerapkan 12 kriteria dalam kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan sebab rawan digugat.
Skema iuran tetap mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020, di mana besaran iuran bergantung dari golongan kepesertaan BPJS Kesehatan.
UJI coba kelas rawat inap standar (KRIS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang semula direncanakan akan dimulai 1 Juli 2022 dimundurkan.
DJSN menyelenggarakan uji coba kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di fasilitas rumah sakit vertikal milik pemerintah mulai Juli 2022.
Zainudin berharap yang dilakukan Pemkab Jember dapat menjadi inspirasi nasional.
Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Sebelumnya, muncul perdebatan publik soal iuran BPJS Kesehatan yang akan bergantung besaran gaji. Hal itu disebut sudah tertuang dalam UU tentang SJSN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved