Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan bahwa penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meluruskan implementasi asuransi sosial kesehatan.
Banyaknya perdebatan publik soal iuran BPJS Kesehatan akan bergantung besaran gaji, DJSN menegaskan bahwa sebenarnya hal itu sudah tertuang dalam UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Prinsip asuransi sosial dalam Pasal 17 Ayat 1 UU SJSN berlaku universal. Tujuan perubahan sekarang meluruskan implementasi asuransi sosial kesehatan," jelas Anggota DJSN Asih Eka Putri, Senin (13/6).
Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Uji Coba KRIS tidak Ganggu Layanan Kesehatan
Adapun, pasal yang disebutkan Asih berbunyi setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
Selain itu, setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan secara berkala.
Baca juga: KSP Sebut Peleburan Kelas BPJS Diuji Coba di RS Vertikal Kemenkes
Rancangan regulasi terkait implementasi KRIS masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. "Saat ini, masih menunggu izin prakarsa Presiden untuk revisi Perpres 82 tahun 2018," ucap dia.
Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengharapkan agar DJSN, Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit dapat memperjelas kesepakatan definisi dan kriteria KRIS sebelum diujicobakan dan diimplementasikan.
Pada rapat kerja bersama DPR RI beberapa waktu lalu, DJSN mengungkapkan telah disepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS. Adapun 12 kriteria mengacu pada kondisi sarana dan prasarana nonmedis.(OL-11)
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
Dengan mendapatkan asuransi memungkinkan seseorang untuk menjaga segala perencanaan keuangan tetap berjalan semestinya meskipun risiko terjadi seperti terkena penyakit atau kecelakaan.
Sebanyak 4 dari 5 responden Indonesia percaya tujuan finansialnya dapat terwujud, namun rencana finansial yang matang hanya dimiliki oleh sebagian kecil responden.
Ada 83 persen RSUD juga setuju apabila 9 dari 12 kriteria KRIS mulai berlaku di Juli 2023. Kemudian 80 persen RS vertikal setuju bila 12 kriteria KRIS mulai diterapkan di Desember 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved