Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Rektor Universitas Pertamina Budi W Soetjipto menjelaskan terdapat tantangan dalam membangun sarana dan prasarana Jaminan Sosial Nasional (JSN) seperti teknologi, layanan, SDM, dan energi.
Kesiapan teknologi digital di kota besar seperti Jakarta saja masih menemukan banyak kendala seperti perlengkapan perlatan yang belum lengkap, permasalahan jaringan, perlengkapan dan perawatan jaringan, kemudian biaya dan sebagainya.
"Sarana kesehatan dengan BPJS Kesehatan mungkin semakin baik, tapi awal pandemi alat kesehatan menjadi masalah, bahwa APD dan masker sekalipun bergantung pada negara luar dan harganya selangit," kata Budi dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (27/7).
Baca juga: Kemenkes Siapkan 1.000 Obat Cacar Monyet dan Sebar 1.500 Reagen ke Daerah
Baca juga: 6.438 Kasus Positif Covid-19 Terdeteksi Hari Ini
Tantangan ketiga yang masih menjadi masalah adalah SDM yang digembor-gemborkan Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang perlu disokong dengan pendidikan keahlian.
Tantangan selanjutnya yakni kesiapan sarana energi yang harga meningkat bagaimana subsidi, pengolahan, dan distribusi yang belum merata di seluruh daerah.
"Peran JSN sudah menyediakan opsi alternatif untuk masyarakat sehingga perlindungan sosial menjadi lebih tinggi," ujar Budi.
Budi menjelaskan investasi dana JSN bisa menjadi jalan keluar mengatasi tantangan-tangan yang ada. Seperti pembangunan sarana prasarana teknologi digital dan energi.
Kemudian, lanjut Budi, ketika harga BBM naik belum ada kesiapan energi baru terbarukan sehingga JSN harus disiapkan 10 persen untuk sarana dan prasarana.
"Pembangunan teknologi digital agar jaringan koneksi digital dapat diperluas dengan didukung peralatan dan perlengkapan yang mempuni. Kemudian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi guna menunjang transisi energi dan pertumbuhan EBT," ungkapnya. (H-3)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti surat edaran yang dikeluarkan menteri kesehatan dan menteri sosial perihal reaktivasi peserta Penerima Iuran PBI BPJS Kesehatan.
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
SEBANYAK 1.480.380 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Jawa Timur dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
YLKI masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
PEMERINTAH Kota Surabaya tetap memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, meski warga pemilik data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan oleh pemerintah.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved