Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) menetapkan Desa Ponggok dan Desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah, sebagai Desa JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, dan Desa Wunut, Kecamatan Tulung, berpredikat Desa JKN karena seluruh warga di dua desa itu sudah menjadi peserta Program JKN. Sukses kepesertaan 100% warga Desa Ponggok dan Desa Wunut dalam Program JKN patut diacungi jempol. Pun seluruh warga dua desa itu layak diberikan apresiasi dan penghargaan.
"Dua desa itu meraih predikat Desa JKN, karena 100% penduduknya sudah terlindungi dalam Program JKN," kata Kepala Dinas Kesehatan Klaten Cahyono Widodo, Jumat (29/7).
Hal itu disampaikan seusai acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan kepada Bupati Klaten di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.
Predikat Desa Ponggok dan Desa Wunut sebagai Desa JKN, menurut Cahyono, berkat kerja dan upaya serius pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: Prinsip Pelaksanaan Program JKN-KIS Sudah Sesuai Syariah
Penghargaan UHC diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti kepada Bupati Sri Mulyani serta perwakilan Desa Ponggok dan Desa Wunut. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 1.218.778 dari 1.276.535 (95,48%) penduduk atau warga Kabupaten Klaten telah terdaftar sebagai peserta Program JKN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung Program JKN.
Dirut BPJS Kesehatan mengatakan predikat Desa JKN yang diraih Desa Ponggok dan Desa Wunut bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam upaya meningkatkan kesehatan warganya.
"Pemerintah desa pun bisa berkontribusi dalam menyukseskan Program JKN, dengan mendaftarkan warga atau penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan," ungkap Ghufron Mukti.(OL-5)
masa cuti bersama dan libur lebaran pekan depan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengingatkan peserta JKN untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan
Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved