Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
BADAN Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) menetapkan Desa Ponggok dan Desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah, sebagai Desa JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, dan Desa Wunut, Kecamatan Tulung, berpredikat Desa JKN karena seluruh warga di dua desa itu sudah menjadi peserta Program JKN. Sukses kepesertaan 100% warga Desa Ponggok dan Desa Wunut dalam Program JKN patut diacungi jempol. Pun seluruh warga dua desa itu layak diberikan apresiasi dan penghargaan.
"Dua desa itu meraih predikat Desa JKN, karena 100% penduduknya sudah terlindungi dalam Program JKN," kata Kepala Dinas Kesehatan Klaten Cahyono Widodo, Jumat (29/7).
Hal itu disampaikan seusai acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan kepada Bupati Klaten di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.
Predikat Desa Ponggok dan Desa Wunut sebagai Desa JKN, menurut Cahyono, berkat kerja dan upaya serius pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: Prinsip Pelaksanaan Program JKN-KIS Sudah Sesuai Syariah
Penghargaan UHC diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti kepada Bupati Sri Mulyani serta perwakilan Desa Ponggok dan Desa Wunut. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 1.218.778 dari 1.276.535 (95,48%) penduduk atau warga Kabupaten Klaten telah terdaftar sebagai peserta Program JKN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung Program JKN.
Dirut BPJS Kesehatan mengatakan predikat Desa JKN yang diraih Desa Ponggok dan Desa Wunut bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam upaya meningkatkan kesehatan warganya.
"Pemerintah desa pun bisa berkontribusi dalam menyukseskan Program JKN, dengan mendaftarkan warga atau penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan," ungkap Ghufron Mukti.(OL-5)
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
PBI JKN akan naik menjadi Rp57.250 per orang per bulan, dan alokasi subsidi iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III menjadi sebesar Rp4.200 per orang sebelumnya Rp7.000
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis.
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Pipri hanya diperbolehkan menangani dan melayani pasien di Poli Swasta Kencana RSCM. Di poli ini, pasien hanya bisa membayar mandiri sebesar minimal Rp4 juta untuk pemeriksaan echo jantung
Ketersediaan obat yang sesuai kebutuhan medis semua penyakit yang ada di Indonesia juga menjadi harapan utama bagi kesembuhan para pasien.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Layanan BPJS Kesehatan Keliling di Ternate
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved