Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) menetapkan Desa Ponggok dan Desa Wunut, Klaten, Jawa Tengah, sebagai Desa JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, dan Desa Wunut, Kecamatan Tulung, berpredikat Desa JKN karena seluruh warga di dua desa itu sudah menjadi peserta Program JKN. Sukses kepesertaan 100% warga Desa Ponggok dan Desa Wunut dalam Program JKN patut diacungi jempol. Pun seluruh warga dua desa itu layak diberikan apresiasi dan penghargaan.
"Dua desa itu meraih predikat Desa JKN, karena 100% penduduknya sudah terlindungi dalam Program JKN," kata Kepala Dinas Kesehatan Klaten Cahyono Widodo, Jumat (29/7).
Hal itu disampaikan seusai acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan kepada Bupati Klaten di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.
Predikat Desa Ponggok dan Desa Wunut sebagai Desa JKN, menurut Cahyono, berkat kerja dan upaya serius pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: Prinsip Pelaksanaan Program JKN-KIS Sudah Sesuai Syariah
Penghargaan UHC diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti kepada Bupati Sri Mulyani serta perwakilan Desa Ponggok dan Desa Wunut. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sebanyak 1.218.778 dari 1.276.535 (95,48%) penduduk atau warga Kabupaten Klaten telah terdaftar sebagai peserta Program JKN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung Program JKN.
Dirut BPJS Kesehatan mengatakan predikat Desa JKN yang diraih Desa Ponggok dan Desa Wunut bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam upaya meningkatkan kesehatan warganya.
"Pemerintah desa pun bisa berkontribusi dalam menyukseskan Program JKN, dengan mendaftarkan warga atau penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan," ungkap Ghufron Mukti.(OL-5)
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan BPJS Kesehatan tidak akan gagal bayar di tahun 2025.
JKN menjadi asa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pelayanan di fasiltas kesehatan.
Kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti siang ke RS Pratama Yogyakarta bertujuan untuk meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Yogyakarta.
Tujuannya, memberikan jaminan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh peserta, tanpa membedakan kaya atau miskin.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut banyak pasien diminta meninggalkan rumah sakit masih dengan selang di hidung untuk makan.
Dalam sambutannya, Joko Widodo mengungkapkan perubahan drastis BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN sejak awal kepemimpinannya.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved