BPJS Kesehatan memastikan tidak ada perubahan iuran, meskipun ada penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) yang mulai diuji coba dalam waktu dekat.
"Ini kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan iuran," jelas Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman saat dihubungi, Minggu (3/7).
Menurutnya, skema iuran tetap mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan tersebut, besaran iuran bergantung dari golongan kepesertaan.
Baca juga: KSP Sebut Peleburan Kelas BPJS Diuji Coba di RS Vertikal Kemenkes
Adapun, besaran iuran untuk segmen PBI, yaitu Rp42 ribu, yang seluruhnya ditanggung pemerintah. Sementara, untuk segmen PPU, ditanggung pemerintah dan badan usaha sebesar 5% dari total peghasilan pekerja, dengan proporsi 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dipotong dari upah pekerja.
Batas tertinggi penghasilan pekerja dijadikan dasar perhitungan iuran JKN-KIS sebesar Rp12 juta. Lalu, batas terendahnya mengacu pada UMR kabupaten/kota.
Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan akan Disesuaikan dengan Besaran Gaji
Terkait uji coba KRIS yang semula dijadwalkan mulai 1 Juli 2022, pihaknya enggan berkomentar. "Kami tidak dalam kapasitas menjawab detail tentang uji coba," imbuh Arif.
Pihaknya memastikan bahwa KRIS merupakan konsep yang tertuang dalam amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yang menyatakan bahwa setiap peserta yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit berdasarkan kelas standar.
"Hal ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dari stakeholder terkait. Terlebih lagi, terkait konsekuensi hal iuran peserta dan juga tarif pembayaran ke rumah sakit," terangnya.(OL-11)
