Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMISIONER BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa dana kelolaan peserta tabungan perumahan rakyat atau Tapera sebagian besar ditempatkan pada berbagai instrumen investasi. Produk investasi tersebut berupa sebanyak 80% portofolio berada di obligasi negara.
"Dana dari peserta Bapertarum dioptimalkan melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang dikelola oleh manajer investasi, dengan sekitar 80% portofolio ditempatkan di obligasi," ungkap Heru saat konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta, Jumat (31/5) lalu.
Selain obligasi negara, dana Tapera juga diinvestasikan dalam obligasi korporasi. Heru menegaskan bahwa dana Tapera akan ditempatkan pada instrumen obligasi dengan peringkat minimal grade A.
Baca juga : Legislator Ingatkan Pentingnya Regulasi Tapera agar Tak Berujung Masalah Hukum Mirip ASABRI dan Jiwasraya
"Sebagian besar portofolio berada di peringkat AAA, sehingga sangat aman. Ini adalah 'risk appetite' yang kami jadikan sebagai panduan dan dievaluasi oleh manajer investasi setiap tiga bulan," jelasnya.
Lebih lanjut, Heru menilai bahwa pengembalian pokok tabungan beserta hasil pengelolaan dana Tapera rata-rata masih lebih tinggi dari suku bunga deposito.
"Saat ini kami sedang mengembangkan manfaat tambahan berupa referral, seperti diskon khusus dengan beberapa merchant yang sedang kami jajaki," tambah Heru.
Baca juga : Tolak Iuran Tapera, KSPSI: Jadi Modus Bancakan
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Saiful Islam menegaskan bahwa dana simpanan peserta Tapera tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyatakan bahwa dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak akan digunakan untuk belanja pemerintah dalam APBN.
"Dana simpanan Tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan tidak masuk dalam postur APBN," ujar Saiful.
Baca juga : Iuran Tapera pada Pegawai Swasta Diprediksi Berdampak pada Daya Beli Masyarakat
Saiful menjelaskan bahwa terdapat tiga skema pengelolaan dana yang dilakukan oleh BP Tapera sejak badan ini resmi dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Pertama, dana modal kerja bagi BP Tapera yang diberikan pemerintah melalui APBN 2018 senilai Rp2,5 triliun, digunakan untuk biaya operasional berbagai program serta investasi BP Tapera.
Kedua, alihan dana kelola dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) ke BP Tapera. Bapertarum-PNS berhenti beroperasi karena terbitnya UU 4/2016 dan fungsinya dilanjutkan oleh BP Tapera. Dana aset dari Bapertarum-PNS dialihkan ke BP Tapera pada 2018 sebesar Rp11,88 triliun.
"Dana peserta aparatur negeri sipil (ASN) eks Bapertarum-PNS saat ini belum dilanjutkan karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum dikeluarkan," jelas Saiful.
Ketiga, dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam APBN. Aliran dana FLPP ini disebut sebagai tabungan pemerintah pada BP Tapera. Sejak 2010 hingga kuartal I-2024, total dana FLPP yang diterima oleh BP Tapera mencapai Rp105,2 triliun. (Z-10)
Timboel menyebut pada 2023 penerimaan iuran BPJS Kesehatan Rp151 triliun sementara pembiayaan mencapai Rp158 triliun.
Jumlah iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 3 dikenakan tarif sebesar Rp42 ribu per bulan. Angka tersebut mendapat subsidi dari pemerintah sekitar RP7 ribu.
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa penerapan KRIS yang akan menggantikan kelas perawatan berpotensi tidak menimbulkan kenaikan biaya iuran kepesertaan di kelas 3.
DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJKN) mendorong penetapan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS segera ditetapkan sebelum implementasi penuh pada Juli 2025.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan pihak dari Kanada dan Rusia membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
IIM terus memperluas cakupan dan pendalaman manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan dampak sosial berkelanjutan.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turki sepanjang 2025.
Ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,95% (year-on-year) sepanjang 2024, menurut data BPS Jawa Barat. Pada Triwulan I-2025, pertumbuhan mencapai 4,98%.
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved