Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekber menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH PT TPL harus menjadi pintu masuk bagi negara untuk memulihkan alam dan mengembalikan hak-hak masyarakat
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, arah kebijakan negara disebut belum beranjak dari pendekatan lama yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Tuntutan ganti rugi Rp4,657 triliun harus dipastikan alokasinya secara langsung untuk pemulihan kehidupan korban bencana secara langsung dan transparan.
KONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 perizinan berusaha di Sumatra harus dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
SEJUMLAH aktivis lingkungan dan kreator konten resmi melaporkan serangkaian aksi teror dan intimidasi yang mereka alami ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Rabu (14/1/2026).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
Pemerintah perlu segera mengadopsi teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang kehilangan vegetasi.
Perayaan Natal tidak hanya sebagai perayaan iman, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi sosial, kemanusiaan, dan kepedulian ekologis masyarakat Kristen asal Sumatra Utara di Jakarta.
Bantuan tersebut merupakan amanah dari masyarakat Kepri yang ingin turut meringankan beban masyarakat di Sumbar
PRESIDEN Prabowo Subianto didesak segera mengevaluasi kinerja dan mengganti (reshuffle) menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai ikut bertanggung jawab atas bencana ekologis di Sumatra.
BENCANA alam yang terjadi di Sumatra salah satunya disebabkan kerusakan ekologis yang terjadi di wilayah tersebut.
Pemerintah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total area mencapai 1.012.016 hektare, termasuk lebih dari 116 ribu hektare di Sumatra
Bencana Sumatra cermin retak yang memantulkan wajah kita sendiri-wajah yang abai, serakah, tak belajar dari luka yang berulang. Gereja mengajak semua pihak melakukan pertobatan ekologis
Bencana ekologis yang melanda Sumatera diproyeksi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp68,67 triliun.
HKBP menilai banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana ekologis akibat ulah manusia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai bencana banjir dan longsor di Sumatra yang telah merenggut lebih dari 600 jiwa bukan sekadar akibat cuaca ekstrem.
Peneliti UGM Hatma Suryatmojo menyatakan banjir bandang tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola bencana yang meningkat dua dekade terakhir.
Danang Anggoro menekankan perlunya perubahan pasal-pasal pemanfaatan hutan, salah satunya Pasal 38 yang membuka ruang pemanfaatan kawasan lindung untuk pertambangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved