Walhi Kalsel Desak Presiden Reshuffle Menteri Terkait Bencana Ekologis

PRESIDEN Prabowo Subianto didesak segera mengevaluasi kinerja dan mengganti (reshuffle) menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai ikut bertanggung jawab atas bencana ekologis di Sumatra. Rezim Prabowo-Gibran merupakan tandem yang diduga berpotensi melanggengkan kekuatan modal dalam mempercepat degradasi lingkungan dan kemunduran demokrasi.

Hal ini terungkap dalam Refleksi Akhir Tahun yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (22/12). "Kita mencermati desakan banyak pihak agar sejumlah menteri mundur atau di-reshuffle dan kita sepakat bahwa mereka harus bertanggung jawab," tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono.

"Walhi mendesak presiden untuk me-reshuffle menteri sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kita juga mendesak adanya sanksi hukum yang tegas terhadap korporasi perusak lingkungan dan pemicu bencana seperti bencana Sumatra," ujarnya.

Baca juga : Muhammadiyah: Kerusakan Ekologis Harus Segera Dibenahi

Seperti diketahui bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyebabkan 1.090 orang meninggal dunia, korban yang hilang sebanyak 186 orang, 510.528 jiwa terpaksa mengungsi.

Bencana di Sumatra menegaskan bahwa kerusakan dan dampaknya adalah nyata, adalah fakta, adalah terang matahari yang tidak pernah bisa ditutupi. Kalimantan Selatan, akan bernasib seperti apa tergantung pada langkah kita ke depan. Sebab, segala kerusakan hari ini bukan faktor alam semata, melainkan gagalnya sistem kebijakan tata kelola lingkungan.

Catatan terakhir WALHI Kalsel sisa tutupan hutan primer di Kalsel hanya seluas 49.958 hektare dari total luas wilayah 3,7 juta hektare. Data ini jauh lebih kecil dari beban perizinan industri ekstraktif diantaranya PBPH seluas 722.895 hektare, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 559.080 hektare dan Hak Guna Usaha (HGU) yang didominasi sawit seluas 645.612 hektare.

Baca juga : Sumatra Berduka dan Panggilan Pertobatan Ekologis

Dalam satu dekade terakhir beban perizinan ini tidak kunjung dievaluasi apalagi berkurang bahkan menuju kehancuran daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena jika ditotal luas beban izin tersebut separuh Kalsel yaitu 51,57%. Dengan adanya kebijakan nasional demi pangan dan energi tersebut adalah proyeksi kiamat ekologis.

Cecep, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel mengatakan Kalsel sudah kehilangan 150.000 hektare lebih tutupan pohon alami sejak 2001 akibat pembukaan lahan besar-besaran untuk industri ekstraktif seperti tambang dan sawit.

"Kita menengok bencana banjir 2021 yang melanda Kalsel, kita harus sepakat bahwa itu adalah peristiwa banjir paling parah dalam sejarah banua. Banjir yang juga banyak menelan korban jiwa, bahkan dampaknya cukup luas," tuturnya. (DY/E-4)