Muhammadiyah: Kerusakan Ekologis Harus Segera Dibenahi

BENCANA alam yang terjadi di Sumatra salah satunya disebabkan kerusakan ekologis yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kerusakan ekologis itu harus segera dibenahi dengan melakukan banyak pembenahan, termasuk dalam hal kebijakan politik.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti fenomena banyak wilayah yang kaya sumber daya alam justru mengalami kerusakan ekologis, konflik agraria, hingga bencana kemanusiaan. Fenomena ini, menurutnya, merupakan manifestasi dari resource curse, yakni situasi ketika kekayaan alam tidak membawa kesejahteraan, melainkan melahirkan kerentanan sosial dan ekologis.

“Bencana kemanusiaan yang kita saksikan hari ini merupakan hilirisasi dari kebijakan politik pembangunan yang koruptif. Ini bukan semata-mata persoalan alam, tetapi akibat langsung dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” imbuhnya.

Baca juga : Busyro Muqoddas Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra

Pembiaran terhadap sistem politik yang bermasalah hanya akan terus melahirkan kebijakan publik yang destruktif. Karena itu, upaya koreksi tidak cukup dilakukan di tingkat teknis atau sektoral, melainkan harus menyentuh fondasi demokrasi itu sendiri.

Muhammadiyah memandang peran masyarakat sipil, kampus, dan media sebagai kekuatan penting dalam mendorong pembaruan sistem politik secara konstitusional. Penguatan nalar publik dan kebebasan akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga demokrasi agar tidak dikuasai oleh kepentingan modal.

"Tanpa keberanian melakukan koreksi terhadap undang-undang politik, Indonesia berisiko terus mengulang siklus korupsi, kerusakan lingkungan, dan tragedi kemanusiaan," tegas dia dalam konferensi pers bertajuk Korupsi Sumber Daya Alam dan Bencana Kemanusiaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12).

Baca juga : Komunikasi Kebijakan Bencana

Pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik nasional merupakan prasyarat utama untuk menghentikan praktik korupsi sumber daya alam (SDA) yang selama ini berujung pada krisis ekologis dan bencana kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia mendorong pengarusutamaan gerakan masyarakat sipil untuk melakukan judicial review sekaligus mendorong revisi total Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada.

Menurut Busyro, ketiga undang-undang tersebut merupakan hulu persoalan korupsi struktural yang selama ini membajak demokrasi dan memengaruhi arah kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Desain politik yang tidak transparan serta minim akuntabilitas dinilai membuka ruang ketergantungan elite politik terhadap pemodal, yang kemudian 'dibayar' melalui kebijakan pembangunan yang bersifat ekstraktif.

“Korupsi sumber daya alam tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan produk dari sistem politik yang memungkinkan terjadinya state capture corruption, ketika kebijakan negara dikendalikan oleh kepentingan ekonomi segelintir pihak,” papar Busyro.

Korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang telah terinstitusionalisasi. Ketika relasi antara kekuasaan dan modal menjadi fondasi utama politik elektoral, kebijakan pembangunan cenderung mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga. (AT/E-4)