Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Harus Dimulai dari Hulu

REHABILITASI pascabencana banjir bandang di Sumatra tidak boleh dilakukan tergesa-gesa tanpa membenahi akar persoalan di wilayah hulu. "Kegagalan memahami kondisi ekologis pasca sapuan banjir justru berpotensi memicu bencana berulang dalam waktu dekat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan (Ongen), dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025).

Ongen menjelaskan curah hujan ekstrem akibat badai siklon berhari-hari menyapu habis vegetasi yang tersisa di kawasan pegunungan. Kondisi ini diperparah deforestasi masif sehingga pohon-pohon yang sebelumnya berfungsi sebagai penahan air ikut tergulung banjir bandang.

“Area yang tersapu banjir kini menjadi sangat terbuka dan kehilangan sistem penahan air alami. Dalam kondisi seperti ini, hujan dengan intensitas kecil sekalipun berpotensi kembali memicu banjir bandang,” ujar Ongen.

Baca juga : Pakar Dorong Inspeksi Hulu DAS untuk Tekan Risiko Banjir Susulan di Sumatra

Ia mengingatkan proses rekonstruksi infrastruktur dan permukiman akan sangat berisiko jika dilakukan tanpa pembenahan menyeluruh di kawasan sapuan banjir bandang, khususnya di wilayah hulu.

Untuk mencegah bencana berulang, Ongen mengusulkan empat tahapan utama dalam rehabilitasi pascabencana Sumatra. Pertama, pemerintah perlu segera mengadopsi teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang kehilangan vegetasi. Teknologi ini dapat berupa 'pohon-pohon buatan', turap, atau tanggul yang dirancang secara ilmiah untuk menahan dan mengarahkan aliran air menuju satu jalur sungai utama ke hilir.

“Struktur ini bersifat sementara, setidaknya mampu bertahan 20 hingga 30 tahun, sambil menunggu hasil reboisasi tumbuh dan kembali berfungsi sebagai penahan air alami,” jelasnya.

Baca juga : Pakar Bencana UGM: Multi-Bencana Sumatra Perlu Mekanisme Penanganan Khusus

Ia menekankan pentingnya melibatkan ahli sipil air dan hidrologi dalam perancangan sistem tersebut.

Kedua, lanjut Ongen, perlunya reboisasi massif tidak hanya di wilayah Sumatra yang baru saja dilanda bencana, tetapi juga di seluruh kawasan hutan gundul di Indonesia yang memiliki potensi risiko serupa. Ketiga, rehabilitasi infrastruktur dan permukiman baru dapat dilakukan setelah dua tahapan awal itu dijalankan dan dinyatakan aman secara ekologis dan teknis.

Keempat, wilayah yang dinilai rawan dan tidak lagi layak jadi kawasan permukiman harus direlokasi dan didesain ulang guna menghindari terulangnya tragedi yang sama pada masa mendatang.

Ongen menekankan banjir bandang di Sumatra memiliki karakter berbeda dengan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi.

“Bencana ini bukan peristiwa siklus ratusan tahun. Ini bencana yang bersumber dari deforestasi massif. Tanpa pembenahan serius, kejadian serupa akan terus berulang bahkan dengan curah hujan rendah,” tegasnya.

Menurutnya, kawasan pegunungan yang kehilangan sistem penahan air kini menjadi titik rawan permanen sehingga penanganan harus berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan ekologis jangka panjang.
“Kalau tidak dibenahi dari sumbernya, kita hanya akan sibuk membangun ulang rumah-rumah yang akan kembali hanyut,” pungkasnya. (H-2)