Pakar Dorong Inspeksi Hulu DAS untuk Tekan Risiko Banjir Susulan di Sumatra

PAKAR kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dwikorita Karnawati, mengingatkan potensi terjadinya longsor dan banjir bandang susulan di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masih sangat besar selama musim hujan berlangsung.

“Salah satu upaya mitigasi yang mendesak dan perlu segera dilakukan adalah mengurangi risiko terjadinya banjir bandang susulan,” kata Dwikorita, Selasa (23/12).

Menurutnya, langkah tersebut dapat ditempuh melalui inspeksi menyeluruh di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), terutama untuk mengecek sisa endapan longsor, material rombakan, serta kayu-kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai pada elevasi tinggi. Endapan tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai saat atau setelah hujan lebat.

Baca juga : ISSA Group Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra

“Jika sumbatan alami ini jebol, maka dapat memicu banjir bandang ke wilayah hilir dan dataran rendah, yang berisiko menambah korban jiwa serta merusak infrastruktur yang sedang maupun telah dibangun,” ujarnya.

Selain inspeksi dan pengecekan, Dwikorita menekankan pentingnya upaya mitigasi segera dengan mengalirkan atau menyudet sumbatan sedimen di hulu alur sungai ke arah hilir secara terkontrol. Langkah ini dilakukan agar sumbatan tidak berkembang menjadi banjir bandang.

Dalam jangka menengah, ia menilai perlu dibangun check dam secara berjenjang dari hulu hingga kaki gunung. Infrastruktur tersebut berfungsi mengendalikan kecepatan dan volume sedimen yang mengalir ke hilir, sehingga daya rusak aliran sedimen banjir bandang dapat diminimalkan.

Baca juga : Prabowo Tinjau Dampak Banjir Bandang di Sejumlah Provinsi di Sumatra

Di sisi lain, pembersihan sedimen, lumpur, gelondongan kayu, serta bangkai hewan pada lahan dan sarana prasarana kehidupan, seperti jalan, saluran irigasi, dan rumah, perlu segera dilakukan. 

Upaya ini penting agar fasilitas yang masih memungkinkan dapat segera difungsikan kembali, setidaknya sebagai hunian dan prasarana sementara, sambil menunggu penyediaan hunian tetap dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Dwikorita menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh serta pemetaan ulang zona bahaya ke depan dan tingkat kerusakan lingkungan saat ini. Mekanisme dan penyebab bencana harus dikaji melalui pencarian fakta langsung di lapangan, kemudian disimulasikan kembali menggunakan pemodelan fisika-matematis yang divalidasi dan diverifikasi dengan data empiris.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah terdampak, termasuk relawan, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat lokal yang tidak terdampak langsung. Pelibatan tersebut dilakukan melalui dialog yang intensif, penguatan pemahaman terhadap kearifan dan pengetahuan lokal, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pendekatan partisipatif ini penting untuk menjamin efektivitas dan relevansi pemulihan, sehingga hunian serta sarana prasarana yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan tradisi budaya setempat,” katanya.

Mengingat luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus ditangani secara cepat dan tepat, Dwikorita mengusulkan pembentukan badan khusus yang fokus pada pemulihan kehidupan dan penghidupan pascabencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Model kelembagaan tersebut, menurutnya, dapat mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004, dengan kepemimpinan yang kuat serta didukung sumber daya manusia yang cekatan, taktis, dan berpengalaman dalam penanganan bencana besar di Indonesia. (I-3)