Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, bencana ekologis yang melanda Sumatera diproyeksi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp68,67 triliun. Angka ini setara dengan 0,29% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Kerugian tersebut mencakup rusaknya rumah penduduk, hilangnya pendapatan rumah tangga, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta terganggunya produksi lahan pertanian akibat banjir dan longsor. Nilai kerugian ini jauh melampaui penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) nasional, yang pada Oktober 2025 hanya mencapai Rp16,6 triliun.
"Secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian Rp2,2 triliun. Sumatra Utara diproyeksi kehilangan Rp2,07 triliun dan Sumatra Barat Rp2,01 triliun," kata Bhima dalam keterangannya dikutip Senin (8/12).
Aceh menjadi sorotan utama karena kerugiannya jauh melebihi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tambang, yang hanya Rp929 miliar per 31 Agustus 2025. Bahkan, jika digabungkan, total penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan sawit dan sektor minerba di Aceh hanya puluhan miliar rupiah, masih jauh lebih kecil dibandingkan kerugian Rp2,04 triliun akibat bencana.
Bhima menekankan bencana ekologis ini dipicu oleh alih fungsi lahan akibat deforestasi untuk perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan.
“Sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh tidak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan,” tegas Bhima.
Celios mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit, serta beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis berpotensi terus berulang dengan kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. (E-3)
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar atas dugaan keterlibatan bencana banjir Sumatra
Tidak ada lagi seragam sekolah yang tersisa di Jamat. Siswa mengenakan pakaian warna-warni seadanya hasil pemberian donatur.
PERAN dunia usaha dalam penanganan bencana semakin terlihat melalui kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan kecepatan distribusi dan skala bantuan.
Pascabanjir Batang Toru, warga Desa Garoga berharap pemulihan lahan pertanian. Simak kisah haru para pengungsi yang menanti hari ceria di tengah lumpur.
SEJUMLAH aktivis lingkungan dan kreator konten resmi melaporkan serangkaian aksi teror dan intimidasi yang mereka alami ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Rabu (14/1/2026).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
Pemerintah perlu segera mengadopsi teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang kehilangan vegetasi.
Perayaan Natal tidak hanya sebagai perayaan iman, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi sosial, kemanusiaan, dan kepedulian ekologis masyarakat Kristen asal Sumatra Utara di Jakarta.
Bantuan tersebut merupakan amanah dari masyarakat Kepri yang ingin turut meringankan beban masyarakat di Sumbar
PRESIDEN Prabowo Subianto didesak segera mengevaluasi kinerja dan mengganti (reshuffle) menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai ikut bertanggung jawab atas bencana ekologis di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved