Kerugian akibat Bencana Sumatra Ditaksir Mencapai Rp68,67 Triliun

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, bencana ekologis yang melanda Sumatera diproyeksi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp68,67 triliun. Angka ini setara dengan 0,29% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kerugian tersebut mencakup rusaknya rumah penduduk, hilangnya pendapatan rumah tangga, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta terganggunya produksi lahan pertanian akibat banjir dan longsor. Nilai kerugian ini jauh melampaui penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) nasional, yang pada Oktober 2025 hanya mencapai Rp16,6 triliun.

"Secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian Rp2,2 triliun. Sumatra Utara diproyeksi kehilangan Rp2,07 triliun dan Sumatra Barat Rp2,01 triliun," kata Bhima dalam keterangannya dikutip Senin (8/12).

Baca juga : Bencana Sumatra adalah Bentuk Gagalnya Kebijakan Ekologis

Aceh menjadi sorotan utama karena kerugiannya jauh melebihi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tambang, yang hanya Rp929 miliar per 31 Agustus 2025. Bahkan, jika digabungkan, total penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan sawit dan sektor minerba di Aceh hanya puluhan miliar rupiah, masih jauh lebih kecil dibandingkan kerugian Rp2,04 triliun akibat bencana.

Bhima menekankan bencana ekologis ini dipicu oleh alih fungsi lahan akibat deforestasi untuk perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan.

“Sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh tidak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan,” tegas Bhima.

Celios mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit, serta beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis berpotensi terus berulang dengan kerugian yang jauh lebih besar di masa depan. (E-3)