Bencana Berulang di Sumatra, Peringatan Keras dari Hulu yang Rusak

BENCANA banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan besar. Hujan deras berhari-hari menyebabkan sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. 

BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November terdapat 2.726 bencana hidrometeorologi, sementara banjir bandang kali ini menewaskan lebih dari 400 orang. Tiga pemerintah provinsi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.

Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM Hatma Suryatmojo menyatakan banjir bandang tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola bencana yang meningkat dua dekade terakhir. 

Baca juga : Sebanyak 31.845 Jiwa Terdampak Banjir dengan 8 Meninggal Dunia

“Curah hujan saat itu sangat tinggi. BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumut diguyur lebih dari 300 mm per hari dan dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa, termasuk Siklon Tropis Senyar,” ujarnya  Senin (1/12). 

Namun ia menegaskan cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal, sementara kerusakan hutan hulu membuat dampaknya jauh lebih parah.
Menurut Hatma, hilangnya tutupan hutan membuat kawasan hulu kehilangan fungsi intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi yang lazimnya menahan air hujan. 

“Ketika hutan rusak, lapisan tanah kehilangan porositas dan mayoritas hujan berubah menjadi limpasan permukaan yang langsung menghantam hilir,” katanya. 

Baca juga : Perlu Kolaborasi untuk Menjaga Keamanan Masyarakat dari Bahaya Bencana

Pada hujan ekstrem, lereng jenuh air dapat longsor dan menciptakan bendungan alami yang kemudian jebol. Pendangkalan sungai akibat sedimen turut memperbesar risiko luapan.

Hatma menyoroti laju deforestasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai akar kerentanan bencana. Aceh kehilangan lebih dari 700 ribu hektare hutan dalam periode 1990–2020. Sumatra Utara kini hanya memiliki sekitar 29 persen tutupan hutan, yang sebagian besar terfragmentasi di Bukit Barisan dan kawasan konservasi seperti Batang Toru. 

Di Sumbar, Walhi mencatat kehilangan sekitar 320 ribu hektare hutan primer dan total 740 ribu hektare tutupan pohon dalam periode 2001–2024. 

“Tragedi ini adalah akumulasi dosa ekologis di hulu DAS. Cuaca ekstrem hanya pemicu, daya rusak yang terjadi tak lepas dari kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Ia menyebut lemahnya penataan kawasan ikut memicu alih fungsi hutan menjadi kebun sawit, perambahan, dan illegal logging. 

“Hutan lindung yang semestinya menjadi area tangkapan air banyak dikonversi. Saat hujan lebat, air tak tertahan dan langsung menghantam permukiman,” ujarnya.

Hatma menilai banjir bandang November 2025 sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade dan menunjukkan tren bencana yang semakin parah seiring deforestasi dan perubahan iklim. 

Ia menekankan perlunya kombinasi upaya struktural dan ekologis. Tanggul, normalisasi, dan pemulihan sempadan sungai penting, tetapi tidak cukup tanpa perlindungan hutan hulu. “Hutan di Leuser dan Batang Toru adalah harga mati sebagai pengendali banjir bandang,” katanya.

Ia menambahkan reforestasi, rehabilitasi lahan kritis, dan partisipasi masyarakat lokal perlu diperkuat, bersamaan dengan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan. TMC dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu, tetapi bukan solusi utama. 

“Kunci ketangguhan bencana adalah menjaga keseimbangan manusia dan alam. Pembangunan tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan,” pungkasnya. (H-2)