Masih Kekurangan Huntap, Padang Baru Bangun 250 dari Kebutuhan 350 Unit

PEMERINTAH Kota Padang mulai menggerakkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Namun hingga kini, jumlah rumah yang akan dibangun masih belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah tahap pemulihan atau recovery pascabencana, terutama pemenuhan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Dalam waktu dekat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dijadwalkan akan berkunjung ke Kota Padang untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan huntap tersebut.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Warga Terdampak segera Miliki Rumah Layak

“Kita akan memulai pembangunan 250 unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Fadly Amran, Senin (29/12).

Namun, ia mengakui jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan ideal, yakni sekitar 350 unit hunian tetap. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 100 unit rumah yang belum terakomodasi dalam skema pembangunan saat ini.

“Kebutuhan kita sebenarnya 350 rumah. Karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi perantau dan masyarakat yang ingin ikut berkontribusi membantu pembangunan,” katanya.

Baca juga : Padang Pariaman Siapkan Lahan 1,7 Ha untuk Pembangunan Huntara

Untuk mempercepat realisasi, Pemerintah Kota Padang menyatakan kesiapan dalam penyediaan lahan. Total lahan yang disiapkan mencapai 3,5 hektare, tersebar di tiga lokasi di Kecamatan Koto Tangah, yakni Bumi Perkemahan Air Dingin, Balai Gadang; kawasan Desaku Menanti di Air Dingin, Balai Gadang; serta lahan di belakang Kantor Camat Koto Tangah.

Sementara menunggu pembangunan hunian tetap rampung, sebagian warga terdampak bencana saat ini masih tinggal di hunian sementara (huntara), termasuk di Rumah Khusus, Kecamatan Koto Tangah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski pembangunan huntap segera dimulai, tantangan pemenuhan kebutuhan hunian pascabencana di Kota Padang masih belum sepenuhnya teratasi, dan membutuhkan dukungan lebih luas dari berbagai pihak. (YH/E-4)