Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen kuat dalam percepatan pemulihan pascabencana dengan menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Huntara itu diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntara tersebut secara resmi dimulai melalui peletakan batu pertama Hunian Sementara (Huntara) Provinsi Sumatra Barat oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA). Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, kemarin
Acara tersebut turut dihadiri Sestama BNPB, Pangdam XX/Tuangku Imam Bonjol, unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, serta perangkat daerah terkait.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan bahwa lahan pembangunan Huntara sepenuhnya disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak dan aman.
“Lahan seluas 1,7 hektare ini kami siapkan agar pembangunan Huntara dapat segera direalisasikan. Untuk tahap awal, diusulkan sebanyak 34 unit Huntara bagi masyarakat terdampak di kawasan Asam Pulau dan Pasia Laweh,” ujar JKA.
Lebih lanjut, Bupati JKA menegaskan bahwa sejak awal lokasi Huntara telah dipertimbangkan agar berpotensi dilanjutkan menjadi Hunian Tetap (Huntap) di masa mendatang. Oleh karena itu, penentuan lokasi dilakukan secara matang dari aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan.
“Kita berharap hunian sementara ini nantinya dapat berlanjut menjadi hunian tetap. Karena itu, sejak awal lokasi Huntara harus disiapkan sekaligus untuk Huntap,” tegasnya.
Bupati JKA juga meminta seluruh camat dan wali nagari di wilayah terdampak untuk segera menyiapkan serta mengusulkan lahan di daerah masing-masing guna mempercepat pembangunan Huntara bagi masyarakat yang masih mengungsi.
“Saya minta camat dan wali nagari bergerak cepat, menyiapkan lokasi dan lahan di wilayah masing-masing agar proses pembangunan hunian sementara dapat berjalan merata dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Bupati JKA menjelaskan bahwa pembangunan Huntara dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ke depan direncanakan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB atas gerak cepatnya. Untuk Huntap, kami berharap dukungan dari Kementerian PKP agar dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Padang Pariaman akan terus mempercepat penyiapan lahan relokasi serta pendataan calon penerima Huntara di nagari dan kecamatan lain yang terdampak bencana.
“Kami menilai lokasi Huntara ini sangat aman dan strategis bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan terdampak bencana berat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, melaporkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru bersama camat dan wali nagari, masih dibutuhkan sedikitnya 237 unit Huntara untuk mengakomodasi pengungsi yang tersisa.
“Lokasi pembangunan Huntara sedang kita siapkan di beberapa titik lainnya, tidak hanya di Asam Pulau. Semua lokasi harus clear dan clean,” ungkap Emri.
Ia menambahkan bahwa BNPB menegaskan pentingnya inventarisasi calon penerima serta kesiapan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai arahan Bupati. Pendataan penerima dan penyiapan lahan menjadi kunci percepatan pembangunan Huntara,” pungkasnya. (YH/E-4)
Pembangunan huntara di Desa Tunyang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh,dipercepat.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, memastikan warga terdampak bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah, akan menempati hunian sementara (Huntara) sebelum Lebaran.
Ibas mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap agar pengungsi tidak terlalu lama berada di tenda darurat.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
HINGGA hari ke-3 Ramadan, ratusan ribu penyintas banjir Sumatra masih menjalan hari-hari di atas lumpus dan di balik tumpukan kayu gelondongan yang terbawa air bah kala itu.
SUASANA malam di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, mendadak berubah mencekam.
KETAKUTAN akan datangnya banjir susulan membuat warga Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, memilih membiarkan rumah mereka tetap dipenuhi sisa material banjir.
29 desa dan kampung di Pulau Sumatra dilaporkan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor.
MESKI klaim pemerintah pemulihan pascabanjir Sumatra sudah membaik, sayangnya di lapangan masih seperti pungguk merindukan bulan.
Sucor Asset Management (Sucor AM) menyalurkan 2.000 paket bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved