Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen kuat dalam percepatan pemulihan pascabencana dengan menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara). Huntara itu diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntara tersebut secara resmi dimulai melalui peletakan batu pertama Hunian Sementara (Huntara) Provinsi Sumatra Barat oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA). Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, kemarin
Acara tersebut turut dihadiri Sestama BNPB, Pangdam XX/Tuangku Imam Bonjol, unsur Forkopimda Provinsi Sumatra Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, serta perangkat daerah terkait.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan bahwa lahan pembangunan Huntara sepenuhnya disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak dan aman.
“Lahan seluas 1,7 hektare ini kami siapkan agar pembangunan Huntara dapat segera direalisasikan. Untuk tahap awal, diusulkan sebanyak 34 unit Huntara bagi masyarakat terdampak di kawasan Asam Pulau dan Pasia Laweh,” ujar JKA.
Lebih lanjut, Bupati JKA menegaskan bahwa sejak awal lokasi Huntara telah dipertimbangkan agar berpotensi dilanjutkan menjadi Hunian Tetap (Huntap) di masa mendatang. Oleh karena itu, penentuan lokasi dilakukan secara matang dari aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan.
“Kita berharap hunian sementara ini nantinya dapat berlanjut menjadi hunian tetap. Karena itu, sejak awal lokasi Huntara harus disiapkan sekaligus untuk Huntap,” tegasnya.
Bupati JKA juga meminta seluruh camat dan wali nagari di wilayah terdampak untuk segera menyiapkan serta mengusulkan lahan di daerah masing-masing guna mempercepat pembangunan Huntara bagi masyarakat yang masih mengungsi.
“Saya minta camat dan wali nagari bergerak cepat, menyiapkan lokasi dan lahan di wilayah masing-masing agar proses pembangunan hunian sementara dapat berjalan merata dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Bupati JKA menjelaskan bahwa pembangunan Huntara dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ke depan direncanakan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB atas gerak cepatnya. Untuk Huntap, kami berharap dukungan dari Kementerian PKP agar dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Padang Pariaman akan terus mempercepat penyiapan lahan relokasi serta pendataan calon penerima Huntara di nagari dan kecamatan lain yang terdampak bencana.
“Kami menilai lokasi Huntara ini sangat aman dan strategis bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan terdampak bencana berat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, melaporkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru bersama camat dan wali nagari, masih dibutuhkan sedikitnya 237 unit Huntara untuk mengakomodasi pengungsi yang tersisa.
“Lokasi pembangunan Huntara sedang kita siapkan di beberapa titik lainnya, tidak hanya di Asam Pulau. Semua lokasi harus clear dan clean,” ungkap Emri.
Ia menambahkan bahwa BNPB menegaskan pentingnya inventarisasi calon penerima serta kesiapan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai arahan Bupati. Pendataan penerima dan penyiapan lahan menjadi kunci percepatan pembangunan Huntara,” pungkasnya. (YH/E-4)
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Ratusan unit huntara tersebut tersebar di Kecamatan Baktiya sebanyak 215 unit, Baktiya Barat 5 unit, Dewantara 115 unit, Sawang 241 unit, dan Kecamatan Seunuddon 135 unit.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang.
KEMENTERIAN Kehutanan memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi untuk penyediaan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak di Aceh Utara dan sumut
Gerakan ini merupakan sinergi lintas sektor yang melibatkan musisi lintas generasi, komunitas, serta dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
LAILATUL BARA'AH atau yang akrab disebut Malam Nisfu Syakban di Provinsi Aceh dirayakan dengan penuh khidmat.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
KONDISI ekonomi korban banjir besar di Aceh benar-benar mengkhawatirkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved