Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Padang Panjang memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana selama tiga hari ke depan hingga 13 Desember 2025.
Keputusan tersebut disampaikan Wali Kota, Hendri Arnis melalui Zoom Meeting saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Posko Utama Tanggap Darurat di Markas Koramil 01/PP, kemarin.
Perpanjangan ini ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama Wakil Wali Kota, Allex Saputra, Kapolres AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Dandim 0307/Tanah Datar, Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, Kepala Kejaksaan Negeri, Adhi Setyo Prabowo, secara daring, Ketua Pengadilan Negeri, Petra Jeanny Siahaan, Komandan Secata B Rindam I/BB, Letkol Inf Fahroel M, Danyon Brimob, Kompol Jendrival, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, Koordinator Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Samsul Akmal, BMKG, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Wako Hendri menjelaskan, keputusan memperpanjang masa tanggap darurat mempertimbangkan kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan serta perlunya langkah antisipatif yang lebih cepat di lapangan. Selain itu, sebanyak 33 orang masih dalam pencarian yang akan terus dimaksimalkan prosesnya di lapangan.
Selain itu ia menyebutkan, selama tiga hari ke depan juga dimaksimalkan pendataan lanjutan terhadap kerusakan, serta menyusun langkah pemulihan secara lebih terarah.
Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, pada 11 Desember cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dari pagi hingga malam, sedangkan pada 12–15 Desember hujan ringan berpotensi turun pada siang hingga sore hari.
Sekdako Sonny Budaya Putra melaporkan, seluruh pengungsi telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman dengan menempati Rusunawa, sejumlah unit kontrakan di Silaing Bawah, Koto Panjang, dan Koto Katik, serta tinggal di rumah kerabat.
Pendataan korban menunjukkan 24 warga Padang Panjang meninggal dunia, 15 warga luar Padang Panjang juga turut menjadi korban, serta empat lainnya belum teridentifikasi. Pengaduan orang hilang tercatat sebanyak 32 orang, terdiri dari 17 warga Padang Panjang dan 15 warga luar daerah.
Selama masa tanggap darurat dari 27 November hingga 10 Desember, pendataan kerusakan menunjukkan 47 rumah mengalami rusak berat dengan 25 di antaranya hanyut, 16 rumah rusak sedang, dan 196 rumah rusak ringan.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendidikan seperti delapan unit SD, dua unit SMP, dan empat unit TK, serta lahan pertanian seluas 16,17 hektare milik 28 kelompok tani. Fasilitas umum dan sosial turut terdampak, meliputi jalan sepanjang 520 meter, DAM 38 meter, irigasi 470 meter, jembatan 42 meter, empat unit rumah ibadah, dan satu fasilitas kesehatan.
Selain itu, bantuan dari berbagai pihak terus mengalir dan telah disalurkan kepada seluruh pengungsi yang menempati lokasi penampungan, sementara bantuan uang tunai yang masuk hingga 10 Desember tercatat mencapai Rp294.704.000. (YH/E-4)
BANJIR dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 meninggalkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat setempat.
Gerakan ini merupakan sinergi lintas sektor yang melibatkan musisi lintas generasi, komunitas, serta dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
LAILATUL BARA'AH atau yang akrab disebut Malam Nisfu Syakban di Provinsi Aceh dirayakan dengan penuh khidmat.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
BANJIR lumpur dan galodo yang kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatra Barat, tidak mengalihkan perhatian warga pesisir dari ancaman bencana lain yang tak kalah berbahaya.
PEMERINTAH Kota Padang mulai menggerakkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
PEMERINTAH pusat, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
WAKIL Bupati Agam Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya percepatan persiapan lahan agar pembangunan huntara dapat segera direalisasikan.
Kemenhut melalui UPT Koordinator Wilayah Aceh terus melakukan percepatan penanganan dampak bencana banjir berupa pembersihan tumpukan kayu dan material
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved