Belum usai Tangani Dampak Banjir, Warga Pesisir Padang Tetap Siaga dari Ancaman Gempa dan Tsunami

BANJIR lumpur dan galodo yang kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatra Barat, tidak mengalihkan perhatian warga pesisir dari ancaman bencana lain yang tak kalah berbahaya.

Di tengah proses pemulihan pascabanjir bandang, kesadaran masyarakat terhadap risiko gempa besar Megathrust Mentawai dan potensi tsunami justru tetap terjaga. Pengalaman berulang berhadapan dengan bencana hidrometeorologi membuat warga semakin menyadari bahwa ancaman di wilayah pesisir tidak pernah datang secara tunggal.

Kesadaran inilah yang menjadi latar pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang, hasil kolaborasi Program Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dengan PT Pegadaian. Program yang telah berjalan sejak Juni 2025 tersebut kini memasuki tahap akhir, setelah melalui rangkaian survei lapangan, pemetaan risiko, edukasi masyarakat, hingga simulasi kesiapsiagaan berbasis komunitas.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Warga Terdampak segera Miliki Rumah Layak

Kolaborasi ini merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pegadaian dalam upaya mitigasi risiko bencana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, TPB 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta TPB 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Seluruh pelaksanaan program dijalankan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan, yang berada di bawah koordinasi Jainuddin selaku Eksekutif Vice President ESG PT Pegadaian. Pendekatan ini menekankan penguatan ketahanan lingkungan, peningkatan kapasitas sosial masyarakat, serta tata kelola program yang akuntabel.

Ketua tim penyusun kegiatan, Prof. Yenny Narny, menilai pengalaman panjang masyarakat Padang menghadapi berbagai bencana justru menjadi modal penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan multibencana yang lebih matang dan realistis. Menurutnya, peristiwa yang terus berulang menyediakan pembelajaran langsung yang tidak selalu diperoleh melalui simulasi semata.

“Peristiwa yang terus berulang ini memberikan data lapangan yang sangat berharga. Dari situ kita belajar bahwa kesiapsiagaan tidak boleh sektoral. Sistem peringatan dini dan evakuasi harus terintegrasi dan bisa dijalankan langsung oleh masyarakat,” ujar Yenny Narny, Jumat (9/1).

Baca juga : Banjir Bandang Susulan Kerap Datang, Pemkab Agam Dorong Percepatan Pembangunan Huntara

Ia menambahkan bahwa ancaman gempa Megathrust Mentawai dan tsunami bersifat low frequency but high impact, sehingga kesiapan tidak boleh menurun meskipun masyarakat sedang menghadapi bencana lain. Dalam situasi krisis berlapis, konsistensi kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalkan korban dan kerugian.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, program ini melibatkan tim ahli dari Program Studi Magister Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, yang terdiri atas Prof. Febrin Anas Ismail, Prof. Abdul Hakam, Prof. Fauzan, Prof. Bambang Istijono, serta Zaini. Keahlian lintas disiplin ini memungkinkan perumusan strategi kesiapsiagaan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan ruang hidup masyarakat pesisir.

Salah satu fokus utama tim ahli adalah pengembangan sistem peringatan dini tsunami (Early Warning System/EWS) berbasis riset dan komunitas. Sistem ini dirancang dengan mengintegrasikan data kepadatan penduduk, peta landaan tsunami, jalur evakuasi, hingga identifikasi bangunan yang berpotensi menjadi selter.

“Kami merancang EWS yang tetap bisa berfungsi meski listrik padam dan jaringan komunikasi terganggu, situasi yang sering terjadi saat bencana,” jelas Zaini, salah seorang tim ahli.

Wilayah Prioritas

Berdasarkan hasil pemetaan risiko, tiga wilayah pesisir ditetapkan sebagai prioritas program, yakni Kelurahan Ulak Karang Selatan, Parupuk Tabing, dan Pasie Nan Tigo. Ketiga kawasan ini berada di zona rawan tsunami, memiliki kepadatan penduduk tinggi, serta menghadapi keterbatasan akses evakuasi, terutama ketika banjir lumpur dan galodo memutus jalur transportasi.

Di wilayah-wilayah ini, program menitikberatkan tidak hanya pada penguatan EWS, tetapi juga pada pengembangan sistem evakuasi mandiri berbasis komunitas dengan memanfaatkan masjid sebagai selter evakuasi vertikal. Pendekatan ini dinilai paling realistis, cepat diterima masyarakat, dan sesuai dengan kondisi sosial setempat.

“Masjid bukan hanya bangunan yang relatif kokoh dan strategis, melainkan juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia sudah menjadi pusat informasi dan solidaritas warga, sehingga sangat efektif dijadikan shelter evakuasi,” ungkap Prof. Febrin Anas Ismail.

Pengelolaan selter masjid dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengurus masjid, RT/RW, hingga kelompok siaga bencana. Warga berperan aktif dalam penyusunan jalur evakuasi, tata kelola shelter, mekanisme komunikasi darurat, hingga skema distribusi logistik saat evakuasi berlangsung.

Dalam konteks banjir lumpur dan galodo yang kerap memutus akses jalan, keberadaan selter vertikal di tengah permukiman menjadi sangat krusial. Warga tidak perlu menempuh jarak jauh menuju selter pemerintah yang jumlahnya terbatas, melainkan dapat melakukan evakuasi cepat di lingkungan terdekat.

Selain penguatan infrastruktur dan teknologi, program ini juga menekankan edukasi dan simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat dilatih membaca peta risiko, memahami waktu respons, serta mengambil keputusan evakuasi secara cepat dan tepat melalui latihan terpadu.

“Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang tidak hanya menerima peringatan, tetapi memahami apa yang harus dilakukan. Kesiapsiagaan itu harus menjadi budaya, bukan sekadar kegiatan sesaat,” tegas Yenny.

Di tengah pemulihan pascabanjir lumpur dan galodo, rangkaian program ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kota Padang tetap waspada terhadap ancaman gempa dan tsunami yang terus mengintai. Upaya yang kini memasuki tahap akhir tersebut diharapkan menjadi fondasi ketangguhan jangka panjang Kota Padang sebagai wilayah dengan risiko multibencana tinggi di pesisir barat Sumatra. (YH/E-4)