Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI dan kerja sama dari berbagai pihak sangat perlu untuk menjaga keamanan masyarakat dari bahaya bencana alam seperti tsunami dan gempabumi.
"Kolaborasi ini menjadi penting karena sejarah membuktikan, bencana alam menjadi ancaman nyata keselamatan masyarakat dunia," kata
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam keterangan resmi, Rabu (7/8).
Lebih lanjut, Dwikorita menekankan perlunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sistematis dalam mentransformasikan bahaya risiko menjadi sebuah ketahanan. Namun, meskipun pengamatan secara sistematis dilakukan selama 24 jam tanpa henti dengan teknologi canggih, masyarakat masih belum sepenuhnya aman.
Baca juga : BMKG Menargetkan Penaburan 30 Ton Garam di Langit Gunung Marapi
Musababnya, diperlukan sosialisasi untuk menyederhanakan bahasa teknologi menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Misalnya, peringatan dini tsunami dan gempabumi harus menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat cepat mengerti dan lebih peduli demi keselamatan bersama.
Perlu diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki banyak ancaman bencana alam. Contohnya adalah gempabumi, tsunami, perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan letusan gunung berapi menjadi bencana multi hazard yang harus ditangani dengan serius jika tidak ingin bantak masyarakat yang terdampak.
Oleh karenanya, untuk menghadapi persoalan tersebut, BMKG bekerasama oleh berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi persoalan tidak hanya soal ilmu pengetahun namun juga pendidikan dan pemberdayaan untuk memiliki ketahanan di mana tidak ada korban dan keberlanjutan.
Baca juga : Kerugian akibat Bencana di Kota Sukabumi Capai Rp2,3 Miliar
"Setelah kita menggunakan teknologi canggih dengan pemodelan observasi berdasarkan data dan informasi sayangnya ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Jika mereka memiliki akses tersebut, mereka mungkin tidak memahami produk teknologi tinggi karena ada kesenjangan antara teknologi canggih dancara yang sederhana dan biasa," ujarnya.
Di sisi lain, BMKG terus berupaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG)--di mana program ini memungkinkan BMKG dan masyarakat saling bertukar pengetahuan tentang mitigasi bencana alam dari sisi teknologi dan kearifan lokal.
Nantinya, peserta yang telah ikut dapat menjadi perpanjangan tangan BMKG untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan terdekat agar seluruhnya dapat memahami peringatan dini untuk membantu sesama dalam menghadapi bencana.
Sementara, dalam upaya publikasi informasi, Dwikorita melihat media massa memiliki peranan yang sangat penting untuk turut andil. Media massa seperti Radio Republik Indonesia (RRI) telah mengambil peran dalam upaya penyebaran informasi mitigasi dan peringatan dini bencana kepada masyarakat yang jangkauannya hingga ke seluruh penjuru negeri.
"Peran media sangat ampuh bagi kita untuk mempercepat sosialisasi yang lebih masif. Terima kasih kepada RRI yang selama ini terus menerus mendukung kami, membantu kami untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya. (S-1)
BPBD Kabupaten Majalengka mencatat mulai 1 Januari hingga 18 Februari 2026 telah terjadi 152 kejadian bencana di Kabupaten Majalengka.
Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca resmi agar dapat melakukan mitigasi mandiri.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Kepala Klenteng Hok Tik Bio Purwokerto, Jawa Tengah, Suryana menyampaikan ungkapan keprihatinannya atas maraknya bencana yang timbul di berbagai daerah.
Petugas gabungan jugaharus selalu mewaspadai banjir luapan Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang di Sukaresik
Pemerintah berhasil merampungkan pembangunan 5.500 unit rumah hunian, di mana 1.500 unit di antaranya selesai pada bulan pertama.
Sepanjang 2024, kehilangan tutupan hutan alam teridentifikasi di seluruh pulau besar, dengan Kalimantan Timur dan wilayah Sumatra menjadi episentrum deforestasi tertinggi.
Sekber menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH PT TPL harus menjadi pintu masuk bagi negara untuk memulihkan alam dan mengembalikan hak-hak masyarakat
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, arah kebijakan negara disebut belum beranjak dari pendekatan lama yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Tuntutan ganti rugi Rp4,657 triliun harus dipastikan alokasinya secara langsung untuk pemulihan kehidupan korban bencana secara langsung dan transparan.
KONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 perizinan berusaha di Sumatra harus dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved