Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyebut banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini sebagai bencana ekologis. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana tersebut, katanya, terjadi akibat perbuatan manusia pada keseimbangan alam.
“Banjir dan longsor pada musim penghujan bukan karena volume airnya tetapi karena menurunnya daya serap alam pada lintasan hulu siklus air. Umumnya oleh menurunnya tutupan hutan atau pemangkasan volume gugusan karst,” ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (29/1).
Zenzi menilai bencana ekologis meskipun dipicu oleh peristiwa alam, korbannya tidak bisa disebut korban bencana alam. Namun ia juga korban kejahatan lingkungan. Menurutnya, upaya pemerintah seharusnya tidak lagi menempatkan sebagai penanganan bencana alam, tetapi penanganan kejahatan lingkungan. Tujuannya agar proses hukum mengarah ke pelimpahan beban penanganan ke pelaku kejahatan dan pemulihan fungsi lingkungan.
“Tidak adil rakyat menerima dampak dianggap sebagai korban bencana alam, tetapi pelaku penyebab menikmati keuntungan dari penderitaan rakyat,” tuturnya.(M-2)
bencana tanah longsor di Watukumpul, Kabupaten Pemalang menimpa rumah warga, menutup ruas jalan dan mengakibatkan satu orang tewas
Petugas BPBD Kota Sukabumi bersama unsur Forkopimcam setempat langsung mendatangi lokasi. Mereka melakukan evakuasi dan pengamanan area sekaligus asesmen.
SEJUMLAH bangunan rumah warga dan tempat ibadah di Desa Campakawarna, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, terdampak bencana tanah longsor, Selasa (3/2) petang.
Selain proses evakuasi, Baznas juga mengaktifkan layanan Dapur Air di lokasi banjir bandang dan longsor di Bandung Barat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut, tanah longsor tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
TIM Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi 57 jenazah korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
Sekber menegaskan bahwa pencabutan izin PBPH PT TPL harus menjadi pintu masuk bagi negara untuk memulihkan alam dan mengembalikan hak-hak masyarakat
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, arah kebijakan negara disebut belum beranjak dari pendekatan lama yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Tuntutan ganti rugi Rp4,657 triliun harus dipastikan alokasinya secara langsung untuk pemulihan kehidupan korban bencana secara langsung dan transparan.
KONSORSIUM Pembaruan Agraria (KPA) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 korporasi yang terbukti melakukan perusakan hutan.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 perizinan berusaha di Sumatra harus dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved