Berita Terbaru Apbn Hari Ini

Gerindra: APBN Harus Ciptakan Lapangan Kerja Seluas-luasnya

DALAM situasi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan.  Untuk itu APBN/APBD mampu menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

DPR Minta Proyeksi Produksi dan Lifting Migas Lebih Realistis

Mengingat, perkiraan lifting dan produksi migas menjadi indikator asumsi makro dan menentukan jumlah anggaran dalam postur APBN setiap tahun.

Fraksi PKB Menilai APBN 2022 Masih Dibayangi Ketidakpastian

F-PKB berpendapat, pelaksanaan APBN tahun 2022 ini wajib hukumnya bagi pemerintah mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

F-Demokrat: APBN 2022 Harus Disusun Bijak untuk Pemulihan Ekonomi

F-Demokrat juga meminta pemerintah untuk mencermati fenomena inflasi rendah, di tengah resesi ekonomi saat ini, karena melihat proyek inflasi Pemerintah di tahun 2022 sebesar 2,0% – 4,0%.

Ada Silpa Rp254 Triliun, Kemenkeu: Kas Pemerintah Aman

Pemerintah memastikan berhati-hati dalam menggunakan belanja negara untuk pemulihan ekonomi dan recovery bagi masyarakat terdampak pandemi.

Daerah Diminta Optimalkan Dana Transfer untuk Penurunan Stunting

Sri Mulyani memaparkan, TKDD pada APBN 2020 telah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp1,9 triliiun dengan realisasi senilai Rp1,8 triliun untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi. 

Fauzi Amro Nilai 'Tax Amnesty' Tak Tepat di Saat APBN Defisit

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro mengatakan kebijakan tax amnesty jilid II kurang tepat di saat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih minus.

Banggar DPR: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

Dengan amunisi terbatas, menurut MH Said Abdullah, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen Ekonomi Hijau Jokowi Perlu Dukungan APBN 2022

Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di 2050.

Presiden: Rencana Kerja 2022 masih Berkutat Pada Pemulihan Ekonomi

Rencana  kerja pemerintah pada 2022 masih akan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Kemenkes Bayarkan Tunggakan Insentif Covid-19 kepada 79 Ribu Nakes

Pemerintah telah menyetujui pembayaran tunggakan insentif penanganan covid-19 bagi 79.564 tenaga kesehatan sebesar Rp475,7 miliar.

Utang Indonesia Capai Rp6.445,07 triliun, 41,64% dari PDB

Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.583,16 triliun dan pinjaman sebesar Rp849,38 triliun.

Defisit Anggaran per Maret 2021 Capai Rp144,2 Triliun

Defisit disebabkan lebih rendahnya pendapatan negara sebesar Rp378,8 triliun, dibandingkan dari belanja negara yang mencapai Rp523 triliun.

Reviu BPKP Selesai, Tunggakan Insentif Nakes Covid-19 akan Dibayar

KEMENTERIAN Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat untuk mempercepat hasil reviu insentif tenaga Kesehatan (nakes) yang tertunggak.

Sinergi jadi Kunci Pencegahan Korupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinergi antara kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum merupakan hal penting dalam pencegahan korupsi.

Gencarkan Rehabilitasi Mangrove, Pagu Anggaran KLHK Nambah Rp1,5 T

Anggaran KLHK Tahun 2021 naik menjadi Rp9,134 triliun setelah adanya penambahan pagu anggaran Rp1,5 triliun untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, dan pengukuhan kawasan hutan.

Per Februari 2021, Defisit Anggaran Capai Rp63,6 Triliun

Defisit disebabkan realisasi penerimaan negara dalam APBN 2021 sebesar Rp219,2 triliun, atau lebih rendah dari belanja negara sebesar Rp282,7 triliun.

Hingga 16 Maret, Bank Indonesia Sudah Beli SBN Rp65 Triliun

Pembelian SBN dari pasar perdana itu untuk menyokong pembiayaan APBN 2021. Langkah Bank Indonesia mengacu surat keputusan bersama dengan Menteri Keuangan.

Penerbitan SBN dan Pinjaman untuk Tutupi Defisit Anggaran

Sedangkan SBN valas akan dijadikan instrumen pelengkap untuk mengindari crowding out dengan tetap memperhatikan nilai pembiayaan yang menarik.

Pemerintah Perlu Upayakan Penurunan Biaya Produksi Listrik Panas

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 berhasil menurunkan belanja modal mereka sebesar 20%.

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

Hari Pertama yang Bermakna: Menyemai Relasi di Kelas Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia