Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini pengurangan stimulus (tapering off) yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), tidak seburuk dampak taper tantrum pada 2013.
Menurut Perry, dampak tapering off kali ini dinilai tidak terlalu signifikan pada perekonomian Indonesia. "Rencana Fed untuk tapering ini jauh lebih rendah dari taper tantrum pada 2013, atau bahkan beberapa episode kemudian," ujarnya dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Rabu (27/10).
Setidaknya, lanjut dia, terdapat tiga alasan yang membuat BI meyakini dampak tapering off tidak begitu besar terhadap perekonomian nasional. Pertama, komunikasi yang dilakukan The Fed mengenai rencana tapering dilakukan secara berulang, sehingga pasar dapat melakukan antisipasi dengan baik.
Baca juga: Ada Sinyal BI Kurangi Suntikan Likuiditas pada Tahun Depan
Kedua, fundamental Indonesia saat ini dinilai jauh lebih baik dibanding saat taper tantrum pada 2013. Hal itu tercermin dari defisit transaksi berjalan Indonesia yang rendah. Pada 2013, defisit transaksi berjalan Indonesia melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sekarang kita perkirakan 0-0,8% dan tahun depan lebih rendah. Sehingga, tekanan dari nilai tukar rupiah juga jauh lebih rendah," imbuh Perry.
Lalu ketiga, BI memiliki koordinasi yang cukup baik dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi kuat itu menghasilkan stabilitas nilai tukar rupiah dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN). Pun, cadangan devisa berada di posisi yang cukup baik, yakni US$146,9 miliar per September 2021.
"Iya kita harus waspada, memonitor, antisipasi secara baik. Tapi kalau bandingannya dengan taper tantrum, kita bisa mengatasinya," pungkasnya.
Baca juga: OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan RI dalam Kondisi Stabil
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, sebagai hasil koordinasi moneter dan fiskal yang saling mendukung. Hal itu sejatinya terlihat dari beberapa indikator perekonomian nasional.
Misalnya, aliran modal yang masuk ke Indonesia cukup deras. Tidak hanya di pasar modal, aliran modal juga masuk ke pasar obligasi dan investasi di sektor riil.
"Ini memperkuat neraca pembayaran dari sisi ekspor kita. Tidak hanya dari komoditas, namun juga dari sektor manufaktur, pertanian dan kemampuan kita mengurangi defisit neraca jasa. Ini menjadi sangat penting," tutur Ani, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan kekuatan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan dari kinerja APBN yang sehat. Terlebih dalam beberapa bulan terkahir, kinerja penerimaan negara menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan.(OL-11)
BANK Indonesia memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan melonggarkan kebijakan moneternya secara bertahap dalam dua tahun mendatang.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 30 Juni 2025, dibuka menguat 34,91 poin atau 0,51% ke posisi 6.932,31.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Kamis 26 Juni 2025, dibuka menguat 9,71 poin atau 0,14% ke posisi 6.841,85.
IHSG hari ini, Rabu 25 Juni 2025, berpeluang bergerak menguat. Sentimen utamanya tidak lain karena seiring meredanya konflik Iran vs Israel di kawasan Timur Tengah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 24 Juni 2025, dibuka menguat 91,75 poin atau 1,35% ke posisi 6.878,89.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Kamis, 19 Juni 2025, dibuka melemah 4,73 poin atau 0,07% ke posisi 7.103,06.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved