Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMULIHAN ekonomi dan upaya konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sesuai seperti yang diharapkan. Hal itu tercermin dari realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2021 yang hanya Rp548,9 triliun, atau 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Jadi kita melihat, dari postur APBN ini ada perkembangan yang memang sesuai dengan keinginan kita, yaitu APBN menjadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong serta mendukung pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2021 itu jauh lebih rendah dari realisasi Oktober 2020. Tercatat terjadi penurunan hingga 28,2% (year on year/yoy), di mana defisit anggaran pada Oktober 2020 mencapai Rp764,8 triliun.
Total defisit yang rendah juga diikuti dengan realisasi pembiayaan anggaran yang rendah. Tercatat hingga akhir Oktober 2021 realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp608,3 triliun, tumbuh negatif 34,3% dari Oktober 2020 yang mencapai Rp926,3 triliun.
Baca juga : Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik
Pembiayaan anggaran yang rendah tersebut, kata Sri Mulyani, akan dijaga dengan baik oleh pemerintah. Itu dilakukan dengan tidak lagi menerbitkan Surat Utang Negara di sisa waktu 2021.
Alhasil, SiLPA yang tercatat hingga akhir Oktober 2021 yakni Rp59,4 triliun, jauh lebih rendah dari posisi Oktober 2020 yang mencapai Rp161,5 triliun. "SiLPA ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir September, namun memang ini ditujukan untuk penggunaan cash yang lebih baik dan efisien," kata Sri Mulyani.
Adapun defisit pada Oktober 2021 terjadi lantaran belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara. Tercatat belanja negara mencapai Rp2.508,9 triliun, atau 74,9% dari alokasi APBN sebesar Rp2.750 triliun. Sedangkan pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.510 triliun, atau 86,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Jadi APBN kita masih bekerja keras, namun pemulihan telah menopang konsolidasi. Ini yang kita ingin terus jaga, hubungan antara APBN dan ekonomi secara positif, pemulihan ekonomi berjalan terus, sehingga pemulihan APBN berjalan terus," terang Sri Mulyani. (OL-7)
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dinilai lebih baik dari Sri Mulyani
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved