Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEMULIHAN ekonomi dan upaya konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sesuai seperti yang diharapkan. Hal itu tercermin dari realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2021 yang hanya Rp548,9 triliun, atau 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Jadi kita melihat, dari postur APBN ini ada perkembangan yang memang sesuai dengan keinginan kita, yaitu APBN menjadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong serta mendukung pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2021 itu jauh lebih rendah dari realisasi Oktober 2020. Tercatat terjadi penurunan hingga 28,2% (year on year/yoy), di mana defisit anggaran pada Oktober 2020 mencapai Rp764,8 triliun.
Total defisit yang rendah juga diikuti dengan realisasi pembiayaan anggaran yang rendah. Tercatat hingga akhir Oktober 2021 realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp608,3 triliun, tumbuh negatif 34,3% dari Oktober 2020 yang mencapai Rp926,3 triliun.
Baca juga : Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik
Pembiayaan anggaran yang rendah tersebut, kata Sri Mulyani, akan dijaga dengan baik oleh pemerintah. Itu dilakukan dengan tidak lagi menerbitkan Surat Utang Negara di sisa waktu 2021.
Alhasil, SiLPA yang tercatat hingga akhir Oktober 2021 yakni Rp59,4 triliun, jauh lebih rendah dari posisi Oktober 2020 yang mencapai Rp161,5 triliun. "SiLPA ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir September, namun memang ini ditujukan untuk penggunaan cash yang lebih baik dan efisien," kata Sri Mulyani.
Adapun defisit pada Oktober 2021 terjadi lantaran belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara. Tercatat belanja negara mencapai Rp2.508,9 triliun, atau 74,9% dari alokasi APBN sebesar Rp2.750 triliun. Sedangkan pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.510 triliun, atau 86,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Jadi APBN kita masih bekerja keras, namun pemulihan telah menopang konsolidasi. Ini yang kita ingin terus jaga, hubungan antara APBN dan ekonomi secara positif, pemulihan ekonomi berjalan terus, sehingga pemulihan APBN berjalan terus," terang Sri Mulyani. (OL-7)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved