Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMULIHAN ekonomi dan upaya konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sesuai seperti yang diharapkan. Hal itu tercermin dari realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2021 yang hanya Rp548,9 triliun, atau 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Jadi kita melihat, dari postur APBN ini ada perkembangan yang memang sesuai dengan keinginan kita, yaitu APBN menjadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong serta mendukung pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2021 itu jauh lebih rendah dari realisasi Oktober 2020. Tercatat terjadi penurunan hingga 28,2% (year on year/yoy), di mana defisit anggaran pada Oktober 2020 mencapai Rp764,8 triliun.
Total defisit yang rendah juga diikuti dengan realisasi pembiayaan anggaran yang rendah. Tercatat hingga akhir Oktober 2021 realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp608,3 triliun, tumbuh negatif 34,3% dari Oktober 2020 yang mencapai Rp926,3 triliun.
Baca juga : Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik
Pembiayaan anggaran yang rendah tersebut, kata Sri Mulyani, akan dijaga dengan baik oleh pemerintah. Itu dilakukan dengan tidak lagi menerbitkan Surat Utang Negara di sisa waktu 2021.
Alhasil, SiLPA yang tercatat hingga akhir Oktober 2021 yakni Rp59,4 triliun, jauh lebih rendah dari posisi Oktober 2020 yang mencapai Rp161,5 triliun. "SiLPA ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir September, namun memang ini ditujukan untuk penggunaan cash yang lebih baik dan efisien," kata Sri Mulyani.
Adapun defisit pada Oktober 2021 terjadi lantaran belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara. Tercatat belanja negara mencapai Rp2.508,9 triliun, atau 74,9% dari alokasi APBN sebesar Rp2.750 triliun. Sedangkan pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.510 triliun, atau 86,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Jadi APBN kita masih bekerja keras, namun pemulihan telah menopang konsolidasi. Ini yang kita ingin terus jaga, hubungan antara APBN dan ekonomi secara positif, pemulihan ekonomi berjalan terus, sehingga pemulihan APBN berjalan terus," terang Sri Mulyani. (OL-7)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved