Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMULIHAN ekonomi dan upaya konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sesuai seperti yang diharapkan. Hal itu tercermin dari realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2021 yang hanya Rp548,9 triliun, atau 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Jadi kita melihat, dari postur APBN ini ada perkembangan yang memang sesuai dengan keinginan kita, yaitu APBN menjadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong serta mendukung pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2021 itu jauh lebih rendah dari realisasi Oktober 2020. Tercatat terjadi penurunan hingga 28,2% (year on year/yoy), di mana defisit anggaran pada Oktober 2020 mencapai Rp764,8 triliun.
Total defisit yang rendah juga diikuti dengan realisasi pembiayaan anggaran yang rendah. Tercatat hingga akhir Oktober 2021 realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp608,3 triliun, tumbuh negatif 34,3% dari Oktober 2020 yang mencapai Rp926,3 triliun.
Baca juga : Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik
Pembiayaan anggaran yang rendah tersebut, kata Sri Mulyani, akan dijaga dengan baik oleh pemerintah. Itu dilakukan dengan tidak lagi menerbitkan Surat Utang Negara di sisa waktu 2021.
Alhasil, SiLPA yang tercatat hingga akhir Oktober 2021 yakni Rp59,4 triliun, jauh lebih rendah dari posisi Oktober 2020 yang mencapai Rp161,5 triliun. "SiLPA ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir September, namun memang ini ditujukan untuk penggunaan cash yang lebih baik dan efisien," kata Sri Mulyani.
Adapun defisit pada Oktober 2021 terjadi lantaran belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara. Tercatat belanja negara mencapai Rp2.508,9 triliun, atau 74,9% dari alokasi APBN sebesar Rp2.750 triliun. Sedangkan pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.510 triliun, atau 86,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Jadi APBN kita masih bekerja keras, namun pemulihan telah menopang konsolidasi. Ini yang kita ingin terus jaga, hubungan antara APBN dan ekonomi secara positif, pemulihan ekonomi berjalan terus, sehingga pemulihan APBN berjalan terus," terang Sri Mulyani. (OL-7)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved