Kamis 25 November 2021, 20:28 WIB

Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik

M. Ilham ramadhan Avisena | Ekonomi
Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik

Ilustrasi
Ilustrasi APBD

 

DIREKTUR Riset dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, lambatnya serapan belanja APBD merupakan isu serius sekaligus klasik. Tiap menjelang akhir tahun, kata dia, isu tersebut mencuat dan tak pernah ada solusinya. 

"Kalau seorang Presiden dan Menteri Keuangan mengeluh, itu tidak tepat. Pak Jokowi itu sudah menjadi Presiden selama 7 tahun, dan seharusnya masalah ini sudah diketahui beliau sejak awal. Apalagi Bu Sri Mulyani, sudah sejak kapan dia menjadi Menkeu? Dan masalah ini sudah dihadapi sebelum zaman Presiden Jokowi, dan setiap tahun dia mengeluhkan hal yang sama," imbuh Piter. 

"Jadi menurut saya, ini bukan waktunya untuk mengeluh, bukan waktunya untuk curcol, hanya untuk mengatakan prihatin, tapi cari solusinya. Mereka (pemerintah) yang harusnya tahu apa penyebabnya," sambung dia. 

Piter mengatakan, minimnya kinerja belanja APBD bisa jadi disebabkan oleh kebijakan reward and punishment yang tidak sepadan, atau bahkan menarik. Di saat yang sama, kinerja anggaran juga belum menjadi indikator penting dalam pemilihan kepala daerah. 

Hal itu membuat kepala daerah tak bekerja maksimal dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran. 

Baca juga : Lambatnya Belanja APBD Jadi Perhatian Serius Kemenkeu 

"Tidak ada insentif bagi seorang gubernur untuk sepenuhnya merealisasikan anggarannya 100%. Di satu sisi mereka punya insentif untuk menahan anggarannya, ada insentifnya itu, kalau uangnya lebih banyak di perbankannya, itu banyak insentifnya, salah satunya adalah bunga bank," jelas Piter. 

Hal berikut yang kemungkinan menjadi sebab rendahnya serapan belanja APBD ialah gagalnya implementasi pemerataan anggaran. Piter menilai, upaya itu sejatinya dirumuskan dan ditetapkan dalam transfer ke daerah. 

Namun menurutnya implementasi kebijakan itu tak sesuai dengan konsep awal. Alih-alih memunculkan pemerataan anggaran daerah, yang timbul justru ketimpangan APBD. Hal itu dapat dilihat dari besarnya celah perbedaan kemampuan anggaran daerah. 

"Jadi tidak sama antardaerah, mungkin ada yang sudah 100% mungkin (realisasi belanja), ada juga yang mungkin di bawah 56%. Intinya, ini adalah persoalan klasik yang tidak dicarikan tuntas solusinya dan kemudian berdampak pada perekonomian nasional," imbuh Piter. 

"Kalau perekonomian daerah tidak maksimal karena realisasi tidak maksimal dan tidak ada stimulus untuk menggerakkan ekonomi, yang dirugikan itu jadi perekonomian nasional. Ini makanya penting sekali untuk dicarikan solusi. Pemerintah itu tidak hanya sekadar mengeluh, prihatin, marah-marah tanpa solusi," pungkas dia. (OL-7)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Harap Bendungan Mujur Terintegrasi dengan Mandalika

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 12:53 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan masyarakat Lombok tengah berharap pembangunan bendungan mujur harus segera terealisasi dan...
Ist

B20 Dukung Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM dan Petani

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 12:44 WIB
Kadin Indonesia yang menjadi penyelenggara B20 Indonesia menjadikan isu inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM sebagai pilar utama...
ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

DPR Minta Pertamina Sosialisasikan Aturan Pendaftaran Penerima BBM Subsidi  Secara Masif

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 03 Juli 2022, 12:38 WIB
"Saya minta agar ada sosialisasi yang masif dan penerapannya secara bertahap sehingga memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya