3 Kementerian Lambat Serap Anggaran, Ekonom: Jangan Ditarik

Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN) sekitar 16,9%, Kementerian Pertanian (Kementan) 32,8%, serta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) sekitar 48,2%.

Merespon hal itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan menarik anggaran, melainkan mendorong akselerasi terukur.

"Ada dua alat kebijakan yang sudah disiapkan, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta monitoring rencana penggunaan dana berikut pembayaran termin sesuai jadwal, sambil menginventarisasi hambatan di lapangan untuk segera dimitigasi. Selain itu, Kemenkeu sudah membuka ruang revisi belanja K/L dan menegaskan agar usulan penyesuaian paling lambat masuk pada akhir Oktober 2025," kata Josua saat dihubungi, Kamis (16/10).

Baca juga : Anggaran dari Efisiensi Dibuka, Menteri PU Bakal Fokus ke Sekolah Rakyat

Artinya, sambung dia, fokus utama Kemenkeu adalah menggeser anggaran ke kegiatan yang siap eksekusi tinggi dan cepat memberikan dampak, bukan memangkas pagu secara mendadak. Khusus untuk tiga K/L yang tertinggal, Josua mengatakan bahwa pendekatan yang harus dilakukan adalah secara sektoral dan berbasis kesiapan kegiatan.

"Di PU, percepatan paling efektif diarahkan ke pekerjaan yang kontraknya sudah siap dan progres fisiknya bisa digenjot, seperti preservasi jalan serta jaringan irigasi dan sumber daya air yang realisasinya masih bisa dipacu. Dorongan ini sejalan dengan catatan bahwa progres pembangunan jalan baru sampai sekitar setengah target dan belanja modal secara umum perlu dipercepat," bebernya.

Sementara untuk BGN, percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipererat melalui perluasan penyedia dan percepatan pembayaran agar lonjakan penerima manfaat terjaga sekaligus menyerap anggaran yang masih besar. Kemudian untuk Kementan, Josua menyatakan bahwa prioritas diarahkan ke kegiatan yang cepat menyentuh petani seperti lumbung pangan, subsidi pupuk, dan penguatan alat mesin, serta dukungan bendungan dan irigasi yang masih berpeluang dipacu menjelang akhir tahun.

Baca juga : Kementerian PAN-RB Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis CSR GoTo

"Agar konsisten, Kemenkeu dapat memperkuat pengawalan harian bersama perencana nasional melalui forum pemantauan, pengawalan, dan percepatan, sehingga deviasi capaian segera terdeteksi dan dikoreksi dengan aksi konkret," sebutnya.

Namun demikian, ia menekankan urgensi bahwa sisa tiga bulan terakhir di tahun ini membutuhkan lonjakan belanja di atas Rp1.000 triliun agar sasaran tercapai. Karena itu, lanjut Josua, setiap revisi anggaran harus mengarah ke kegiatan siap bayar dan ber-multiplier tinggi, misalnya bantuan sosial terarah, dukungan pangan, perumahan rakyat seperti FLPP, serta pekerjaan infrastruktur yang sudah on-track kontraknya.

"Penarikan pagu sebaiknya menjadi opsi terakhir dan selektif, hanya untuk kegiatan yang secara obyektif tidak mungkin selesai kontrak dan pembayarannya pada tahun berjalan meski sudah melalui percepatan dan revisi," cetus Josua.

Jika itu terjadi, Josua menjelaskan ada dua jalur yang bijak. Pertama, realokasi intra-atau antar K/L ke program siap eksekusi yang berdampak langsung agar fungsi APBN sebagai pengungkit ekonomi tetap terjaga. Kedua, bila tetap ada sisa di penghujung tahun, Kemenkeu dapat menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui tambahan saldo kas, sehingga penerbitan SBN tidak perlu berlebih. Selain itu, dirinya juga menilai bahwa praktik penggunaan tambahan saldo kas untuk mengurangi penerbitan SBN sendiri sudah menjadi bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan yang prudent.

"Pendekatan bertahap ini selaras dengan desain fiskal 2025 yang memang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan dan daya beli, sementara pembiayaan berjalan on-track dengan kondisi pasar SBN yang membaik," beber dia.

Dengan kata lain, menjaga ritme eksekusi belanja melalui percepatan, pergeseran ke kegiatan siap bayar, dan penarikan pagu secara selektif adalah kombinasi yang paling aman untuk kinerja ekonomi dan kredibilitas fiskal sekaligus. (E-3)