Anggaran dari Efisiensi Dibuka, Menteri PU Bakal Fokus ke Sekolah Rakyat

Menyusul rampungnya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah resmi membuka anggaran yang diblokir dari sebanyak 99 kementerian dengan total nilai Rp86,6 triliun. Menyikapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebutkan bahwa apabila pihaknya mendapatkan jatah dari anggaran yang telah dibuka tersebut akan difokuskan untuk membangun sekolah rakyat (SR).

"Yang utama sekarang pasti Sekolah Rakyat lah karena itu kan arahan Bapak Presiden langsung. Jadi kalaupun ada tambahan anggaran, sudah di situ," ucap Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5).

Ia berharap bahwa tanah yang nantinya akan dibangun untuk SR paling minim adalah 5,5 hektare-6 hektare agar bisa dibangun sarana olahraga seperti mini soccer atau bahkan lapangan sepak bola sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bisa mencetak bibit-bibit baru di sepak bola.

Baca juga : Efisiensi Anggaran di Kemenlu Momentum untuk Transformasi Birokrasi

"Arahan awal seperti itu. Tapi kan tidak semua pemerintah kota bisa menyiapkan (lahan) sebesar itu. Apalagi kalau kota-kota besar kayak Surabaya lah, Jakarta kan susah mencari tanah kosong sebesar itu," ungkapnya.

Rencananya, pemerintah bakal membangun sebanyak 100 SR dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 100 SR dari dana Coorporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta per tahunnya dan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Pembangunan SR ini, sambung Dody, akan difokuskan di daerah-daerah desil 1 maupun desil 2.

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa Kementerian PU akan mengejar renovasi sebanyak 65-100 SR pada tahap pertama yang akan ditargetkan selesai pada Juli 2025 mendatang. Sementara untuk 100 pembangunan SR tahap dua akan ditargetkan rampung pada Juli 2026.

Baca juga : Di Tengah Tantangan Global, Pertamina Hemat Anggaran sekitar Rp6 Triliun

Selain berfokus pada SR, Dody menyatakan bahwa anggaran yang telah dibuka blokir tersebut akan digunakan untuk pembangunan Giant Sea Wall.

Sebagai informasi, Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian PU tahun 2025 menjadi Rp73,76 triliun. 

Adapun tambahan buka blokir anggaran tersebut berdasarkan Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA) Kementerian Keuangan disampaikan bahwa Pagu Efektif Kementerian PU Tahun 2025 setelah relaksasi blokir bertambah dari Rp50,48 triliun menjadi Rp73,76 triliun. (H-1)