Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan ultimatum tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan anggaran.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
"Setelah ini, saya akan head to head dengan bapak-ibu semua untuk mengontrol progres, tidak hanya dalam serapan anggaran tetapi juga pengembangan sumber daya manusia," tegas Munafri.
Politisi Golkar ini mengaku sengaja memberi waktu enam bulan pertama untuk membangun chemistry tanpa intervensi langsung. Namun kini, ia menegaskan sudah saatnya seluruh jajaran meninggalkan zona nyaman.
"Pesan ini bukan sekadar imbauan, melainkan ultimatum untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal demi capaian target PAD dan penyerapan anggaran sesuai rencana," tegasnya.
Munafri juga akan memperkuat peran asisten wali kota untuk monitoring kegiatan SKPD, disertai pembagian tenaga ahli guna meningkatkan efektivitas kerja.
Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah mulai mengontrol SKPD secara berkelompok dan melakukan pertemuan head to head dengannya mulai bulan depan.
Lantaran, realisasi keuangan Kota Makassar hingga 30 Juli 2025 masih menunjukkan angka yang rendah. Belanja daerah baru terserap sekitar Rp1,4 triliun dari total anggaran Rp5,7 triliun atau sekitar 25 persen.
"Untuk pendapatan daerah, pencapaian baru sebesar 33 persen atau sekitar Rp830 miliar dari target Rp2,4 triliun," papar Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat.
Sementara pendapatan transfer telah terealisasi sebesar Rp1,3 triliun dari target Rp2,9 triliun, sehingga total pendapatan dan transfer yang sudah dibukukan mencapai Rp4,46 triliun. (H-1)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved